SIARAN PERS – Pelaksanaan program kesehatan masyarakat dan proses pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih terus diupayakan agar dapat terdistribusikan kepada rakyat dengan terus memperbaharui data agar dapat diterima oleh mereka yang berhak.

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

“Ya sore hari ini saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa persoalan yang berkaitan dengan BPJS, termasuk di dalamnya ada distribusi Kartu Indonesia Sehat dan juga mengenai Kartu Indonesia Pintar,” kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Fahmi Idris di Istana Merdeka, Kamis, 10 Maret 2016.

Menanggapi isu bahwa distribusi  kartu perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah tidak berjalan baik, Menko PMK mengatakan bahwa memang saat ini pihaknya tengah melakukan hal teknis sehingga pendistribusian terkesan kurang lancar. “Untuk pendistribusian KIS sudah 90 persen terlaksana dan insya Allah sampai nanti Maret-April  ini semua selesai dan bahkan verifikasi, validasi data juga kami update terus sehingga memang hanya penerima yang berhak yang akan mendapatkan KIS,” Kata Menko Puan.

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Tahun ini, penerima KIS bertambah menjadi 92 juta, yaitu terdiri dari 92 juta untuk masyarakat dan 400 ribu untuk bayi yang baru lahir dari keluarga kurang mampu. Pada posisi ini, pemerintah sudah bisa menyiapkan sekitar 35 persen dari 40 persen data untuk keluarga kurang mampu, dan sementara KKS itu sendiri menyasar sekitar 25 persen keluarga kurang mampu. “Harapannya adalah 40 persen ini bisa mendapatkan berbagai program perlindungan sosial apakah KKS, KIP, KIS, ataupun PKH,” ucap Mensos.

Dalam kesempatan yang sama, masalah BPJS juga disinggung karena menjadi atensi Presiden. Dirut BPJS Fahmi Idris menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian terhadap distribusi KIS dan juga mengenai isu BPJS yang mengalami pailit. “Bapak Presiden sangat memberi perhatian karena ini telah menjadi opini.  Jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit kemudian tenaga kesehatan,” ujar Dirut BPJS.

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa kondisi keuangan BPJS antara pemasukan dan pengeluaran saat ini adalah seimbang. Fahmi menambahkan bahwa pemasukan BPJS bersumber dari dua hal, yaitu iuran peserta dan sumber dana lain (alokasi dana) sehingga masalah kekurangan dana dapat teratasi. “Masyarakat tidak usah khawatir tentang isu defisit ini karena pada dasarnya balance sheetnya sudah kita persiapkan sejak 6 bulan yang lalu,” tutup Fahmi.

 

 

Jakarta, 10 Maret 2016

Tim Komunikasi Presiden