SIARAN PERS – Pemerintah benar-benar serius dalam upaya penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam rapat terbatas yang digelar Jumat, 12 Agustus 2016 di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya untuk tetap waspada meskipun terjadi penurunan secara signifikan terkait jumlah titik api yang ada.

IMG-20160812-WA0009
Foto : Kris, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

“Ada penurunan yang signifikan 74 persen kalau dibandingkan tahun yang lalu, tapi saya ingin agar kita semuanya memberikan perhatian, bahwa masih ada 217 titik api yang harus diwaspadai di seluruh Indonesia,” tegas Presiden.

Penurunan jumlah titik api tersebut diharapkan oleh Presiden tak lantas menjadikan jajarannya untuk kehilangan kewaspadaan. Presiden menginstruksikan agar titik-titik api yang ada tersebut untuk segera ditangani langsung sebelum terlambat. Menurutnya, penyelesaian potensi kebakaran hutan sedini mungkin akan sangat baik untuk dilakukan.

“Saya melihat beberapa titik ada di Riau, ada di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan. Saya kira mumpung masih baru 20, baru 30, baru 15, segera diselesaikan sebelum nantinya kalau sudah ribuan penanganannya sangat sulit,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden memuji sejumlah provinsi yang dalam upaya pencegahannya telah melibatkan masyarakat dalam melakukan patroli bersama. Selain itu, Presiden mendorong penggunaan teknologi untuk membantu mempermudah penanganan pencegahan kebakaran hutan ini.
“Dalam beberapa minggu terakhir ini, sudah saya lihat penanganan di darat maupun udara lewat _water bombing_. Dan mumpung ini masih suasana mendungnya masih ada, mungkin juga teknologi modifikasi cuaca juga bisa dilakukan,” imbuhnya.

Guna mencegah peristiwa yang sama kembali terjadi di waktu yang akan datang, Presiden Joko Widodo menyadari pentingnya penegakan hukum terkait hal tersebut. Oleh karenanya, dirinya menegaskan agar penegakan hukum tersebut untuk betul-betul dilakukan.

“Penegakan hukum yang tegas harus betul-betul dilakukan. Sanksi baik adminitrasi, baik perdata, maupun pidana juga harus dilakukan karena ini akan menciptakan sebuah kepastian hukum dan juga dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta Menteri Kehutanan bersama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki lahan gambut yang terbakar dengan penambahan ekosistem sebagai langkah yang efektif dan terpadu. Penambahan izin pembukaan lahan pun ditegaskannya untuk ditiadakan.

“Saya minta Menteri Kehutanan mengambil alih lahan gambut yang terbakar. Saya kira tahun kemarin sudah, sehingga perbaikan dan penambahan ekosistemnya oleh Kemenhut dan BRG segera dilakukan. Jangan ada izin baru lagi di lahan gambut, tahun kemarin sudah saya sampaikan ini saya ulang lagi,” ujarnya sekaligus menutup pengantarnya.

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Jakarta, 12 Agustus 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin