SIARAN PERS – Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Nila F Moeloek telah menyebutkan nama-nama fasilitas dan tenaga kesehatan penerima distribusi vaksin palsu dalam rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Kamis 14 Juli 2016. Tidak hanya distributor, kepala rumah sakit, bidan, dan dokter pun menjadi tersangka. Saat diumumkan, jumlah layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu tersebut mencapai 14 fasilitas layanan kesehatan.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat tetap tenang. “Saya sudah memerintahkan kepada Menkes untuk segera mencari solusi,” ucap Presiden usai memberikan Sosialisasi UU Tax Ammesty di Convention Hall Grand City Surabaya Convex, Surabaya, Jumat 15 Juli 2016.

Solusi tersebut, lanjut Presiden, dapat dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan atau bersama pemerintah daerah untuk satu persatu menyelesaikan di setiap lokasi dimana terdapat peredaran vaksin palsu. “Yang penting (masyarakat) tenang dulu karena ini menyangkut tidak setahun, dua tahun. Ini 13 tahun sehingga harus ditangani juga termasuk sanksi terhadap RS maupun individu yang tersangkut,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa 20 orang telah menjadi tersangka dalam kasus vaksin palsu. “Tapi mungkin akan tambah lagi dan juga sanksi terhadap rumah sakit. Ini juga baru proses. Bisa saja nanti ada yang dicabut ijinnya, bisa hanya bentuk teguran dan lain-lain,” kata Presiden.

Ketika ditanya wartawan tentang langkah yang diambil bagi pasien yang telah menggunakan vaksin palsu. “Nanti tunggu menkes, ini harus ditangani betul-betuk secara detail dan hati-hati,” ucap Presiden.

Surabaya, 15 Juli 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin