SIARAN PERS – Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak perlu membuat kita takut sebelum bersaing. Demikian penekanan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada KOMPAS 100 CEO Forum di JCC, Kamis 26 November 2015.

Lebih jauh Presiden mengatakan ada keperluan untuk  mengidentifikasi dulu secara detil kelemahan. Persaingan ibarat sebuah peperangan, maka untuk memenangkannya harus disiapkan dulu amunisinya. Misalnya bagaimana mengukur kekuatan dan kelemahan dengan indikator ekonomi. “Itu angka yang menurut saya masih baik dibanding negara lain. Inflasi kalau kita lihat tahun kemarin 8,2 persen, tahun ini perkiraan kita masih di antara 3,5-3,8 persen,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa hingga bulan November inflasi di bawah 3,5 persen mungkin hingga akhir tahun bisa di bawah 3 persen. “Artinya pengendalian inflasi berhasil. Dari 8,2 persen anjlok jadi kurang lebih 3 persen,” kata Presiden.

Pembangunan Infrastruktur Tekan Biaya Logistik

Pemerintah juga terus membangun infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api, dan tol laut. Upaya lain yang perlu diwujudkan adalah konektifitas lintas pulau dan intra pulau, meski hasilnya tidak bisa dirasakan dalam satu atau dua bulan. Upaya-upaya ini dilakukan agar dapat menekan biaya logistik menjadi murah yang tentunya akan menekan harga barang menjadi lebih rendah. “Kalau tidak, ya biaya yang ada akan seperti sekarang,” ujar Presiden.

Presiden membandingkan biaya angkut sapi dengan menggunakan kapal yang dapat mengangkut 500 sapi dan dengan truk. “Dulu sekali angkut sapi Rp. 2 juta per sapi, setelah ada kapal, biayanya menjadi Rp. 300.000,” kata Presiden. Tentunya dengan adanya penurunan biaya angkut sapi maka harga daging sapi pun akan mengalami penurunan.

Hilirisasi dan Industrialisasi Tingkatkan Nilai Tambah

Presiden mengatakan bahwa kita harus mulai mengekspor barang jadi, jangan lagi hanya mengekspor barang mentah. Kita, kata Presiden, tidak bisa lagi mengekspor kakao mentah, CPO, aluminium, bauksit, sehingga kita harus memulai hilirisasi dan industrialisasi. “Harus diberi nilai tambah di dalam negeri agar mendapat nilai yang berlipat-lipat,” ujar Presiden.

Data yang diperoleh Presiden menunjukkan 60 persen tenaga kerja memiliki latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Artinya kita membutuhkan investasi padat karya. “Jangan sampai kita membuka investasi yang menguras sumber daya alam,” ucap Presiden.

Paket Kebijakan Ekonomi Rampingkan Prosedur

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan enam Paket Kebijakan Ekonomi. Banyak regulasi, kata Presiden, yang justru menyulitkan kita, sehingga paket deregulasi harus kita lakukan terus. “Harusnya aturan itu mendorong dan mempercepat kita bergerak, bukan mengkerangkeng diri sendiri,” ujar Presiden.

Presiden menceritakan bagaimana kita dapat berkompetisi kalau mengurus perizinan pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit tenaga listrik memerlukan 69 izin dan 260 lembar. “Ngurusnya ada yang dua tahun, ada yang empat tahun, ada yang enam tahun. Dan ada yang kapok,” ucap Presiden.

Melalui paket deregulasi, perizinan dipotong menjadi 22 izin, tapi pengurusannya masih 260 hari. Presiden selalu menekankan hal ini pada para menteri. “Jangan laporkan pada saya kalau jumlahnya masih dalam hitungan hari. Lapor ke saya kalau izinnya sudah hitungannya jam,” ujar Presiden. Hasilnya adalah terjadi perubahan yang dilakukan hingga hitungan jam  oleh BKPM, dimana hanya dengan 3 jam telah mendapatkan izin investasi, akta notaris dan NPWP.

Presiden menggarisbawahi bahwa upaya meletakkan fondasi terus dilakukan. Presiden menegaskan kita harus percaya diri dan optimis.  “Sekali lagi jangan takut berkompetisi. Kepala Negara lain bisik-bisik, mereka takut sama kita. Mereka takut produk Indonesia masuk negaranya,” ujar Presiden.

 

 

Jakarta, 26 November 2015

Tim Komunikasi Presiden