Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa Kepresidenan, bisa lembaga-lembaga negara lain.

Saya tidak apa-apa dikatain Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, ndak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen itu yang saya gak mau! Gak bisa!

Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas! Dan itu masalah wibawa negara.

 

 

Jakarta, 7 Desember 2015

Tim Komunikasi Presiden