Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

SIARAN PERS – Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilakukan di semua jajaran pemerintah. Selain itu, pendidikan HAM di kalangan aparat,  sekolah dan masyarakat juga perlu terus dilakukan, agar terdapat pemahaman tentang pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia. “Banyak pelanggaran HAM terjadi  karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia Ke-67  di Istana Negara, Jakarta, Jumat 11 Desember 2015 .

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Pada Peringatan Hari HAM se-Dunia ini, Presiden ingin menegaskan komitmen Pemerintah untuk mendukung semua usaha pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tanah Air “Kita tidak boleh mundur dalam penegakan HAM. Bangsa yang maju di mana saja adalah bangsa yang memiliki tingkat peradaban yang luhur,” ucap Presiden.

Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa kita semua ingin menghormati dan menegakan HAM bukan hanya karena HAM adalah amanah konstitusi yang harus dilaksanakan, tapi menjunjung HAM karena ingin nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat. “Bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan  hak-hak budaya. Bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan  beragama dan berkeyakinan,” ujar Presiden.

Harus diakui, kata Presiden,  keadaan HAM di Tanah Air masih cukup banyak masalah  yang harus diselesaikan bersama, seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM  masa lalu; penyelesaian konflik agraria; penghormatan terhadap hak masyarakat adat; pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat; pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama. “Dan Saya harap, seluruh jajaran Pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelasaian permasalahan-permasalahan HAM tersebut secara baik,” kata Presiden.

Perlu Keberanian Untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Foto: Rusman_Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden

Untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden menyebutkan bahwa jalan keluarnya adalah kita semua harus mempunyai keberanian. “Sekali lagi, punya keberanian untuk melakukan rekonsialiasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur judisial dan non judisial,” ucap Presiden.

Untuk mengatasi konflik agraria, jalan keluarnya adalah benahi masalah tumpang tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat. Presiden mengatakan tiap kali dirinya ke daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi selalu mendapat banyak keluhan tentang masalah agraria. “Rata-rata per provinsi itu kira-kira ada 850-an kasus, karena di sana ada 900, sini 800, sini 700, kira-kira 850-an. Ini juga yang harus cepat dan segera diselesaikan,” kata Presiden.

Hormati Aturan Berdemonstrasi

Presiden juga meminta untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai. Tetapi, Presiden juga mengingatkan demontrasi itu ada aturannya. Misalnya aturan jarak dari pendemo dengan Istana ternyata  ada aturannya. “Itu aturan yang harus kita laksanakan. Jangan dipikir kita mengekang sebuah lintasan berekspresi dan berdemontrasi. Tidak, memang itu ada aturannya,” ucap Presiden.

Sinergi Komnas HAM dan Lembaga Lainnya

Presiden ingin di antara Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan bersama-sama bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan HAM, sehingga pada akhirnya mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Presiden mengingatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga  Pemerintah Daerah.  “Oleh karena itu,  saya mendukung pelaksanaan dan perbanyakan  kota/kabupaten yang ramah terhadap HAM seperti di  Palu, Solo, Wonosobo, Jayapura dan di tempat lainnya,” ujar Presiden.

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Kepolisian Gunakan Perspektif HAM

Presiden mengakui bahwa saat ini polisi banyak diadukan warga  ke Komnas HAM. Untuk itu, Presiden menginstruksikan Kapolri melakukan upaya-upaya yang nyata dan kongkrit untuk melakukan pembenahan  kepolisian dengan perspektif HAM.  Presiden menghargai dan mengapresiasi Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya. “Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya. Kita butuh kehadiran  polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat,” ucap Presiden.

 

 

Jakarta, 11 Desember 2015

Tim Komunikasi Presiden