SIARAN PERS – Sebagai negara kepulauan, keindahan taman laut yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa dan harus dijaga serta dilestarikan. Menjaga taman laut bukan hanya melestarikan keanekaragaman hayati namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada arahan pembuka Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik bahasan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Taman Nasional Laut yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.

Presiden meminta agar masalah pelestarian taman nasional laut menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga. Meski, Presiden juga menyatakan perlu ada satu kementerian yang memegang tanggungjawab, diberi kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan  taman bawah laut.

“Saya menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga,  antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata,” kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) Balai Taman Nasional/BTN yang mengelola sekitar empat juta hektare Taman Nasional Laut/TNL, yaitu BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih.

Untuk itu,  Presiden menginstruksikan agar Kementerian Pariwisata memberi sentuhan pada penyiapan taman laut sebagai destinasi wisata dan memperkuat promosinya.

Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah agar di kawasan pesisir terutama anak-anak kita juga harus dididik  untuk mencintai laut, mencintai bahari sehingga ikut menjaga dan merawat  taman laut serta ekosistemnya.

Terakhir, Presiden meminta agar pengelolaan Taman Nasional Laut dipersiapkan dengan baik.  “Segera bekerja untuk membuat perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Taman Nasional Laut makin baik,” kata Presiden.

 

 

Jakarta, 30 Maret 2016

Tim Komunikasi Presiden