SIARAN PERS – Indonesia mendapatkan apresiasi dalam KTT ASEAN, utamanya dalam hal penanganan kasus terorisme
Selesai sudah rangkaian agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo selama berada di Vientiane, Laos, Kamis 8 September 2016. Sebelum bertolak menuju Jakarta, Presiden sempat berbincang sejenak dengan sejumlah jurnalis di lokasi penginapan Presiden di Asem Villa. Kepada para jurnalis, Presiden Joko Widodo berkenan memberikan keterangan seputar beberapa perkembangan di Tanah Air.

Perkembangan terkini terkait diteguhkannya kembali kewarganegaraan Indonesia (WNI) milik Archandra Tahar merupakan hal yang pertama kali dimintai keterangannya oleh para jurnalis. Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui secara detail ihwal laporan tersebut. Kepada para jurnalis dirinya berujar ingin mengetahui secara lengkap terlebih dahulu mengenai proses kronologis pengurusannya.

“Jadi kronologis pengurusannya seperti apa kemudian sekarang sudah pegang WNI dengan proses seperti apa, saya belum mendapat laporan secara penuh. Karena kemarin dari pagi sampai tengah malam di Summit, di KTT terus. ‎Nanti kalau sudah sampai (Jakarta) akan saya panggil,” ujar Presiden.

Archandra Tahar sendiri resmi kembali menyandang status WNI usai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly memutuskan untuk meneguhkan kewarganegaraan Indonesia Archandra Tahar. Peneguhan yang didasarkan pada asa perlindungan maksimum tersebut dikeluarkan Menkumham melalui Surat Keputusan bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Archandra Tahar.

Adapun soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah disetujui oleh DPR, Presiden mengatakan akan membaca terlebih dahulu surat persetujuannya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga memastikan akan segera melantik Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dalam waktu dekat.

“Ya nanti kalau memang sudah disetujui, suratnya sudah sampai ke saya, secepatnya kita lantik,” terangnya.

Penanganan Terorisme di Indonesia

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menanggapi respons positif yang diberikan negara-negara anggota ASEAN terkait penanganan terorisme di Indonesia. Dalam forum tersebut, Presiden memang sempat mempertanyakan efektivitas penanganan terorisme dengan hanya mengandalkan kekuatan militer semata.

“Berbeda penanganannya di negara yang lain, yang banyak dilakukan dengan penegakan hukum, dengan ‘law enforcement’, diburu dengan kekerasan. Kita ini punya pendekatan lunak, dengan cara pendekatan agama, dengan cara pendekatan budaya, itu yang kita sampaikan,” tuturnya.

Meski demikian, Presiden memastikan bahwa pemerintah tetap akan melakukan penegakan hukum bila memang pendekatan-pendekatan lunak tidak membuat jera para pelaku terorisme. Sebab, menurut Presiden, Indonesia sejatinya menerapkan kombinasi antara pendekatan keras dengan pendekatan lunak. Walaupun yang disebut terakhir merupakan prioritas pemerintah saat ini.

“Tapi dari proses yang mereka lihat di Indonesia, memang mereka lihat lebih memberikan hasil. Paling tidak, tidak memproduksi teroris semakin banyak. Mereka yang mengatakan itu sendiri,” ungkap Presiden sekaligus menutup sesi tanya jawab dengan para jurnalis.

Vientiane, 8 September 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin