Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

SIARAN PERS – Hampir setiap bertemu dengan Kepala Negara ataupun Kepala Pemerintahan, baik Presiden maupun Perdana Menteri yang menjadi topik pembicaraan utama adalah masalah yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, termasuk di dalam forum-forum internasional, baik G20, ASEAN Summit, APEC, Forum COP 21. Tetapi hampir semua negara, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan dan pendekatan penegakan hukum. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Penanganan Radikalisasi di Kantor Presiden, Rabu 16 Desember 2015.

Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Dalam pandangan Presiden sebenarnya ada hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi radikalisme dan terorisme. “Tidak hanya hard approach tapi juga soft approach yang bisa kita kerjakan. Baik yang berupa pendekatan agama, maupun pendekatan budaya,” ucap Presiden.

Semua itu, kata Presiden, perlu dilakukan dengan konsisten, tegas dan berkesinambungan, sehingga apa yang menjadi ancaman dapat ditangani dengan benar. “Bisa kita kerjakan dengan baik dan kita berharap suasana yang kondusif pada saat ini terus berjalan dengan baik,” ucap Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa negara terus dan harus hadir untuk memberikan rasa aman terhadap warga negara. “Dan kita ingin agar pengawasan pengamanan terhadap ruang-ruang publik, tempat-tempat publik, tempat ibadah, bandara, terminal, stasiun dan tempat lainnya harus ditingkatkan,” ucap Presiden.

 

Jakarta, 16 Desember 2015

Tim Komunikasi Presiden