Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

SIARAN PERS – Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri anggota Kabinet Kerja bahwa politik yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi-JK adalah politik kerja, bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi poltik kerja. “Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai kita ini sudah bekerja atau belum, kita ini mampu bekerja atau tidak,” ujar Presiden pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016; Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017; Percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Kamis 7 April 2016.

Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Fokus Pada Deregulasi, Infrastruktur dan SDM

Di awal pengarahannya, Presiden meminta para menteri anggota Kabinet Kerja untuk fokus pada tiga hal, yakni deregulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Ketiga hal ini, sebenarnya bukanlah kali pertama disampaikan Presiden kepada para menteri, tapi seperti juga pengecekan pembangunan infrastruktur yang akan selalu dilakukan oleh Presiden tidak hanya satu kali, bahkan hingga enam kali. “Karena kalau saya cek enam kali menterinya 12 kali,” ucap Presiden pada suatu kesempatan.

Tentunya ketiga hal ini juga diharapkan Presiden, akan selalu menjadi perhatian para anggota Kabinet Kerja. Di bidang deregulasi, Presiden meminta agar aturan yang terlalu banyak disederhanakan. “Semua kementerian harus bergerak disini. Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele segera hapuskan,” ucap Presiden.

Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Presiden mencatat ada 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3 ribu peraturan daerah yang bermasalah. “Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain,” pesan Presiden.

Hal kedua yang diingatkan Presiden adalah infrastuktur. Presiden meminta agar para menteri dan kepala lembaga agar belanja modal difokuskan pada infrastruktur. “Jangan lagi kita terjebak pada money  follow function, semuanya dibagi rata pada organisasi-organisasi di kementerian yang ada, di lembaga yang ada,” ujar Presiden.

Presiden tidak mau lagi ada pembagian anggaran secara rata dalam organisasi, baik di kementerian maupun lembaga. “Prioritas harus jelas karena infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing  investasi dan mempersatukan kita, baik antar kota antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau,” tegas Presiden.

Hal ketiga yang diingatkan Presiden adalah bidang sumber daya manusia (SDM). Presiden mengingatkan pentingnya menciptakan SDM yang handal karena akan memberikan percepatan dalam pembangunan kita. “Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian  Ristek Dikti, dan Kementerian Perindustrian dan lain-lainnya perlu segera harus diputuskan sehinga langsung bisa action di lapangannya,” kata Presiden.

Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Menteri dan Kepala Lembaga : Pengendali Anggaran

Dalam reformasi dalam perencanaan dan penganggaran, Presiden menginstruksikan agar setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap Kementerian/Lembaga  yang dipimpinnya dan tidak diserahkan kepada bawahannya. “Pengendalian anggaran fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Tidak perlu banyak-banyak program, konsentrasi pada program yang jelas, bermanfaat bagi rakyat, dirasakan oleh rakyat. Dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha, kepada masyarakat,” ucap Presiden.

Presiden juga meminta agar dilakukan efisiensi pada APBN-P 2016, baik yang berkaitan dengan belanja operasional, belanja barang yang tidak prioritas  dan belanja modal yang tidak prioritas, misalnya seperti pengadaaan mobil.

Hilangkan Nomenklatur Bersayap

Presiden kembali mengingatkan untuk mengilangkan nomenklatur anggaran yang bersayap, yang absurd. “Langsung to the point saja. Berulang kali disampaikan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan hilangkan.  Dan masuk langsung ke hal-hal yang ingin kita lakukan,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden meminta agar terjadi penguatan kerjasama, sinergi antar Kementerian/Lembaga, sehingga terjadi penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian konsolidasi sumber pendanaan yang ada di kementerian. “Betul-betul akan menjadikan program itu menjadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Presiden.

 

Jakarta, 7 April 2016

Tim Komunikasi Presiden