Foto: Laily_Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo meminta dalam merumuskan kebijakan pangan agar setiap kementerian memiliki cara pandang yang komprehensif. Kementerian Pertanian misalnya, hanya bisa memikirkan petani saja, atau Kementerian Perdagangan hanya memikirkan perdagangan saja. Hal ini disampaikan Presiden pada Rapat Terbatas Kebijakan Pangan di Kantor Presiden, Rabu 27 Januari 2016.

Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Di awal pengantarnya, Presiden menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. “Sekali lagi saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi, membuat rakyat cukup pangan,” ucap Presiden Joko Widodo

Setelah itu, kata Presiden, tujuan kebijakan pangan adalah untuk menurunkan kemiskinan karena masalah pangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan. Setelah dua tujuan ini, tujuan lainnya adalah membuat petani lebih sejahtera, membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan. “Dan juga untuk membuat APBN kita semakin efektif menjangkau rakyat. Ini yang berhubungan nantinya dengan subsidi,” kata Presiden.

Foto: Laily_Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Laily_Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden

Kepada peserta rapat  terbatas hari ini, Presiden meminta agar tujuan kebijakan pangan tersebut benar-benar diperhatikan, sehingga akan tercapai petani yang sejahtera, pedagang yang juga sejahtera. “Konsumen juga mendapatkan cukup untuk pangannya. Jadi yang sejahtera jangan hanya yang tengah, yang pedagangnya, yang tradernya, tapi yang berproduksi juga harus diberikan juga keuntungan dan kesejahteraan,” ucap Presiden.

Intinya, lanjut Presiden, kita memerlukan sebuah kebijakan yang menyeimbangkan antara produsen, pedagang dan konsumen. “Ini  memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya yakin kalau kita mempunyai visi yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, akan lebih mudah diselesaikan,” kata Presiden.

Harga Pangan Lebih Tinggi Dibandingkan Negara-Negara Lain

Presiden menjelaskan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa harga pangan di tanah air masih lebih mahal dibandingkan negara-negara lain, dimana masih lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Filipina, Tiongkok, Kamboja, India, Thailand maupun dengan Vietnam. “Padahal jika kita lihat, di tengah tingginya harga pangan, 81 persen penduduk kita adalah konsumen beras. Ini juga harus hati-hati. Artinya kenaikan harga pangan akan memukul 81 persen jumlah penduduk kita,” ucap Presiden.

Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Presiden mengingatkan bahwa makanan menyumbangkan 73 persen pada garis kemiskinan kita. Oleh sebab itu pangan merupakan sektor yang sangat penting di dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena menunjukkan kasus stunting balita Indonesia  sebesar 39 persen  termasuk 5 yang terburuk di dunia.

Presiden mengatakan bahwa dari data menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan dimulai dari 2011 sampai 2014-2015 dan kenaikannya sudah hampir mencapai 70 persen. “Ini hati-hati. Harus betul-betul dicermati sehingga harga bisa kita kembalikan pada harga-harga yang normal. Oleh sebab itu langkah-langkah komprehensif memperbaiki permintaan, memperbaiki suplai, memperbaiki rantai-rantai perdagangan (tata niaga), sistem data, dan informasi pertanian kita harus betul-betul komprehensif dan betul-betul valid,” ujar Presiden.

 

 

Jakarta, 27 Januari 2016

Tim Komunikasi Presiden