SIARAN PERS – Badan Pusat Statistik pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2016 mengumumkan bahwa pada Maret 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,397. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan Gini Ratio September 2015 yang sebesar 0,402.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan bahwa penurunan angka Gini Ratio menunjukkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya. “Artinya, ini terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015-2016,” ucap Suryamin.

Menanggapi hal tersebut, Presiden mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi harus dihentikan. Pemerintah akan terus memperbaiki angka Gini Ratio ini. “Sampai terakhir itu 0,402 saat itu, waktu kita terima (September 2015),” ujar Presiden. Hal ini disampaikan Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Kepulauan Nias saat meninjau perluasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten NIas, Jumat 19 Agustus 2016,

Dalam pandangan Presiden, infrastruktur merupakan faktor utama yang dapat menurunkan angka Gini Ratio. “Pengaruh sekali karena di situ ada lapangan pekerjaan baru, pengaruh pada income, pada pendapatan,” ujar Presiden.

Faktor lainnya yang menyebabkan turunnya Gini Ratio adalah dana desa yang bergulir. “Itu pengaruh sekali karena uang yang beredar di daerah, yang beredar di kecamatan, yang beredar di desa itu menjadi bertambah,” kata Presiden.

Dampak dari pembangunan infrastruktur yang menyebar dan dana desa yang bergulir menjadikan daya beli masyarakat meningkat. “Income yang ada di bawah itu juga bertambah, sehingga dari 0,402 turun. Saya mendapatkan laporan 2 hari yang lalu menjadi 0,397. _Dikit-dikit_ tapi turun, turun, yang paling penting adalah harus turun, harus turun, harus turun,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa kondisi dimana angka Gini Ratio terus mengalami penurunan adalah arah yang dikehendaki pemerintah. “Sejak awal saya sampaikan problem besar kita kemiskinan, ketimpangan sosial antar kawasan juga antar individu. Kemudian yang ketiga masalah yang berkaitan dengan pengangguran. Ini di semua negara hal-hal seperti ini yang sedang terjadi,” ucap Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah akan lebih fokus mengatasi pengangguran. “Kalau ini sudah ada hasilnya, tentu saja fokus terus ke sana agar sebesar-besarnya, semuanya bisa dikurangi,” kata Presiden.

Beberapa hari yang lalu, saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2017 di Rapat Paripurna DPR, Presiden mengatakan bahwa,”Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja”.

Nias, 19 Agustus 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin