SIARAN PERS – Listrik dibutuhkan oleh rakyat. Terlebih lagi masyarakat di desa yang memiliki usaha kecil seperti usaha jahitan atau pembuatan kue. Selain itu juga anak-anak memerlukan listrik untuk penerangan saat belajar di malam hari. “Problem kongkrit seperti ini yang harus kita hadapi dan selesaikan bersama,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Groundbreaking Proyek Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang (2 x 25 MW) yang berada di Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu 11 Juni 2016.

IMG-20160611-WA0009

Foto : Rusman, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Hal ini disampaikan Presiden usai menanyakan kepada masyarakat yang belum memasang listrik di rumahnya. Sebanyak 42 orang maju ke atas panggung dan mereka sebenarnya telah memiliki lampu di rumah tapi dengan cara ngalir dari listrik tetangga.

Sebelumnya, Presiden bertanya tentang siapa yang telah memasang listrik 450 watt. Sairin yang telah memasang listrik 450 watt dengan sistem pulsa setahun lalu secara gratis. “Berapa sebulan habis?” tanya Presiden. “Rp. 40 ribu untuk 3 bulan,” jawab Sairin.

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Harus Didukung Infrastruktur

Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 9,9 persen untuk kwartal pertama tahun ini, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 4,92 persen. “Artinya ekonomi di NTB dibandingkan provinsi lain lebih baik,” ujar Presiden.

Presiden menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi beberapa negara, yakni Korea Selatan, Rusia dan Jepang. Saat berkunjung itu, lanjut Presiden, banyak yang memuji Indonesia karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan dapat bertahan dalam situasi dimana hampir semua negara mendapatkan masalah. “Ada yang pertumbuhannya minus, ada yg pertumbuhan 1-2 persen, shingga banyak pengangguran,” tutur Presiden.

“Mereka memuji kita tapi saya masih malu, kalau mereka tahu di provinsi-provinsi kita masih banyak lampu yang mati karena pasokan listrik yang kurang,” ujar Presiden.

IMG-20160611-WA0011

Foto : Rusman, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Kekurangan pasokan listrik juga dialami Provinsi NTB. Hal ini diakui sendiri oleh Direktur Utama PLN, ketika Presiden bertanya langsung pada Dirut PLN. “Di sini dan beberapa tempat karena kurang (pasokan listrik), saya yakin masih ada yang byar pet. Kalau nambah daya pasti belum bisa dipenuhi,” ujar Presiden.

Groundbreaking Bukan Sekedar Seremoni

Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya akan menghadiri acara groundbreaking setelah proyek itu berjalan. “Saya mau proyek yang sudah berjalan, sehingga sudah bisa dipastikan kapan selesainya,” ujar Presiden.

Meski Dirut PLN mengatakan bahwa MPP akan selesai pada bulan Agustus 2016 tapi Presiden meminta agar dirampungkan sebelum MTQ ke-26 di NTB yang akan dimulai 30 Juli 2016. “Tapi ini kan urusan mesin tidak mudah, kalau bisa diusahakan. Tapi kalau tidak bisa tetap diusahakan,” ujar Presiden.

Presiden berharap agar MPP segera diselesaikan. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pembangunan MPP Jeranjang 2×25 MW dilanjutkan,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Kelistrikan Lombok Semakin Andal

IMG-20160611-WA0007

Foto : Rusman, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Sistem kelistrikan di Wilayah NTB terdiri dari 3 sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa dan Sistem Bima. Sistem Lombok merupakan sistem terbesar dengan beban puncak mencapai ± 212 MW dan daya mampu pasok ± 219 MW per Juni 2016. Dengan tambahan 50 MW dari MPP Lombok, maka akan menambah keandalan daya pasok sistem Lombok.

Pembangunan MPP di Lombok ini menjadi salah satu program strategis PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015 – 2024. Hal ini menjadi bukti awal komitmen PLN terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB yang masuk kedalam program 35.000 MW. MPP menjadi pilihan yang tepat untuk dapat segera menambah pasokan kelistrikan di beberapa daerah, karena proses pengerjaan nya yang tidak memakan waktu lama, seperti pada MPP Lombok ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 6 bulan agar dapat beroperasi. Dibangun sejak 8 Februari, kini pembangunan proyek MPP telah mencapai progress sebesar 70 persen.

Dirut PLN mengatakan, “Dengan masuknya MPP 50 MW kedalam sistem Lombok maka diperkirakan rasio elektrifikasi di Lombok akan meningkat dari 73,83% (per April 2016) menjadi 78,16 % pada Desember 2016, kami berharap dengan meningkatnya rasio elektrifikasi maka bisa menjadi katalisator peningkatan perekonomian masyarakat.”

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan bahwa pemilihan MPP berbahan bakar gas ini merupakan keputusan yang tepat dari PLN, karena berpotensi dapat menghemat biaya pengeluaran untuk BBM hingga sebesar 26 Milyar per tahun.

Terkait program 35.000 MW, PLN akan membangun beberapa pembangkit dengan total kapasitas 500 MW. Beberapa pembangkit telah melewati tahapan pembebasan lahan, diantaranya adalah PLTGU Lombok 150 MW, PLTU Lombok dan PLTU Lombok 2 masing-masing berkapasitas 100 MW, PLTMG Sumbawa 50 MW, dan PLTMG Bima 50 MW dengan total transmisi sepanjang 103 kms.

11 Juni 2016
Tim Komunikasi Presiden

Sukardi Rinakit