SIARAN PERS – Dalam sidang paripurna kabinet sore hari ini, Rabu, 10 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017  harus  terjadi perubahan total. “Artinya, Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya,” kata Presiden.

Foto: Cahyo_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Foto: Cahyo_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Jajaran di bawah menteri, lanjut Presiden, mulai dari direktur jenderal,‎ direktur hingga di bawahnya hanya memberikan perincian, tetapi arahan  rencana program dan kebijakan anggaran harus dipegang menteri.

Presiden meminta agar penggunaan anggaran tidak berprinsip lagi pada “money follow function“, karena selama ini seringkali penggunaan anggaran dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian. Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat misalnya, anggaran Rp 100 Triliun, dimana terdapat 11 direktorat jenderal dan langsung diberi. Untuk jajaran di bawah setiap Direktorat Jenderal  terdapat direktur, dibagi lagi  dan dibawah direktur dibagi lagi ke kasubdit, dan akhirnya dibagi lagi ke kepala seksi. “Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” ucap Presiden.

Presiden menyadari bahwa organisasi merupakan suatu hal yang diperlukan, tapi harus diingat adanya program prioritas. Memang akan muncul pertanyaan pada bagian yang belum mendapat anggaran, “lalu saya kerja apa?” Masih banyak yang dapat dikerjakan, kata Presiden.

Foto: Cahyo_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Foto: Cahyo_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Hal seperti itu seharusnya terjadi di semua kementerian, sehingga tidak perlu lagi yang namanya setiap unit dalam struktur organisasi kementerian selalu memiliki anggaran. “Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana,” kata Presiden.

“Jadi yang jelas, harusnya money follow program. Program kita apa, semua fokus ke situ, kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat.  Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang,” ucap Presiden.

Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ucap Presiden.

Presiden meminta agar penggunaan program langsung menyebut langsung keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan. “Sehingga ngontrolnya mudah, mengawasinya menjadi mudah,” kata Presiden.

 

 

Jakarta, 10 Februari 2016

Tim Komunikasi Presiden