SIARAN PERS – Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara terpadu baik di Angkatan Laut, Angkatan Darat, maupun Angkatan Udara dan juga di Kepolisian tentunya. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin Rapat Terbatas tentang Alutsista TNI di Kantor Presiden, Kamis, 3 Desember 2015.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini hampir semua kepala negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. “Kita juga ingin mengupayakan membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, makin lengkap dan makin modern,” kata Presiden Jokowi.

Untuk itulah Presiden memberikan empat arahan tentang alutsista tersebut. Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan TNI. “Yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, rencana strategis renstra pertahanan 2015-2019, dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh KKIP,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, pengadaan alutsista ini dilakukan untuk kemandirian industri pertahanan kita. Keempat, pengadaan alutsista ini harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra. “Ini penting sekali. Kalau nggak terintegrasi, nggak ada keterpaduan, nanti akan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Presiden Jokowi.

 

 Jakarta, 3 Desember 2015

Tim Komunikasi Presiden