SIARAN PERS – Sejak tahun 2000, Pemerintah telah menetapkan beberapa daerah menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone. Daerah daerah tersebut antara lain  Batam, Bintan, Karimun dan Sabang.

Sedangkan pada Paket Kebijakan Ekonomi ke-6, Pemerintah menetapkan 8 kawasan ekonomi khusus (KEK). Oleh karenanya, Presiden Jokowi berharap kinerja Free Trade Zone bisa meningkat serta KEK bisa segera bergerak, berjalan, direalisasikan. Sehingga ada investasi, arus modal masuk, arus uang masuk ke kawasan-kawasan ini. “Dan ada Foreign Direct Investment sebagai penggerak ekonomi wilayah agar segera bisa terealisasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Free Trade Zone dan di daerah di sekitarnya juga bisa bergerak baik,” ucap Presiden Jokowi ketika memulai Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kantor Presiden, Jumat 4 Desember 2015.

Presiden Jokowi mengakui perlu langkah-langkah perbaikan yang sangat total sehingga tata kelola dan kinerja di kawasan di Free Trade Zone dapat betul-betul bergerak. “Jangan sampai ada tabrakan antara badan pengusahaan  kawasan dengan pemerintah daerah, terutama dalam  perizinan dan pelayanan investasi,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden berharap langkah-langkah perbaikan kelembagaan dan tata kelola dapat segera diputuskan pada hari ini, terutama kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas  di Batam, Bintan, Karimun (BBK). Karena menuru Presiden sudah banyak investor yang mengantri untuk berinvestasi. Tapi banyak sekali yang belum terurus dengan baik. “Kita harus memberikan perhatian khusus kepada kawasan Free Trade Zone BBK. Saya harap sore ini bisa diputuskan hal-hal yg berkaitan dengan langkah langkah perbaikan di lapangan,” ujar Presiden Jokowi.

 

 

Jakarta, 4 Desember 2015

Tim Komunikasi Presiden