SIARAN PERS – Tiba di Parapat, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas di Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu petang, 20 Agustus 2016.

Rapat terbatas kali ini membahas tentang Percepatan Implementasi Poros Maritim. “Hampir dua tahun kita berbicara masalah poros maritim dan sampai saat ini, saya kira implementasinya ada yang sudah berjalan tapi banyak yang belum,” ujar Presiden ketika memberikan pengantar.

Sebagai sebuah negara yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, Indonesia harus dapat memanfaatkan kondisi tersebut. “Kita harus manfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak berbatasan di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik,” tutur Presiden.

Lokasi geostrategis ini, lanjut Presiden, harus dimanfaatkan dengan membangun pengembangan pelabuhan yang ada. “Kemudian kita juga harus beri prioritas pada infrastruktur, konektivitas antar pulau, konektivitas maritim dengan membangun tol laut,” ujar Presiden.

Presiden berharap agar dilakukan perhatian terhadap pembangunan yang berkaitan dengan _sea port_ , _deep seaport_ , logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan.

“Saya berharap pengolahan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan, Sumut, bisa betul-betul kita kembangkan menjadi pelabuhan kelas dunia,” imbuhnya.

Kekayaan Laut Harus Berikan Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, dimana kekayaan laut Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Pemanfaatan kekayaan laut kita untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Joko Widodo.

Aktivitas di laut, lanjut Presiden, mencakup banyak sektor, yakni perhubungan laut, maritim, industri perikananan, wisata bahari, energi sumber daya mineral yang berkaitan dengan kekayaan sumber laut dan pariwisata kelautan. “Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan,” tutur Presiden.

Perkuat Diplomasi Maritim

Dalam ratas tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya membangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut.

“Kita tidak bisa mengabaikan penerapan diplomasi dan kekuatan maritim kita dalam rangka menghadapi ancaman di laut, bukan hanya _ilegal fishing_ tapi juga perusakan ekosistem laut,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden mengingatkan banyaknya masalah yang terjadi pada perairan Indonesia.

“Laut sering digunakan untuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap dan konflik perebutan sumber daya, “terang Presiden.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PAN & RB Asman Abnur, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Ketua Bekraf Triawan Munaf.

Parapat, 20 Agustus 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin