SIARAN PERS – Pembangunan yang selalu terpusat di Pulau Jawa, Jawa sentris, seringkali menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Oleh karenanya, sejak awal pemerintahannya, Presiden bertekad untuk lebih memprioritaskan pengembangan wilayah terluar, pulau terdepan dan kawasan perbatasan di Indonesia. Presiden menyadari, wilayah terluar Indonesia berperan sebagai gerbang kedaulatan negara. Kali ini, perhatian Presiden Joko Widodo ditujukan kepada Kepulauan Natuna sebagai salah satu pulau terdepan di Indonesia.

IMG-20160624-WA0009

Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, hari ini, Kamis 23 Juni 2016, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kepulauan Natuna untuk melihat langsung potensi ekonomi di garis batas antara Indonesia dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Di tempat yang sama, Presiden menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri kabinet kerja mengenai percepatan pembangunan di Natuna. Bukan di dalam ruang rapat maupun kantor sebagaimana biasanya, rapat terbatas kali ini digelar di atas kapal KRI Imam Bonjol 383.

Dalam rapat terbatas di wilayah Natuna hari ini, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada menteri terkait agar dilakukan percepatan pembangunan di Natuna. Natuna merupakan salah satu pulau terdepan di Indonesia sehingga pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas maupun pembangunan ekonomi seperti industri perikanan, gas, dan pariwisata bahari perlu segera dilakukan. Presiden juga berpesan agar patroli dan penjagaan kawasan Natuna harus ditingkatkan.

“Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya,” tegas Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut.

 

Fokus pada Industri Perikanan dan Migas

IMG-20160624-WA0021

Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Usai rapat terbatas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangannya kepada para jurnalis. Retno mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya difokuskan pada industri perikanan dan migas.

“Dalam ratas tadi, Presiden sudah mendengarkan paparan dari semua menteri dan menyampaikan beberapa pesan atau arahan. Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitaranya dikembangkan terutama dua hal, yaitu untuk perikanan dan kedua migas,” ujar Menlu memulai keterangannya.

Pada saat rapat terbatas dilaksanakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberikan informasi terkait 16 blok migas yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Natuna di mana 5 blok sudah menjalankan produksinya sementara 11 lainnya sedang dalam tahap eksplorasi. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menerangkan rencana pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu di wilayah tersebut.

IMG-20160624-WA0003

Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

“Nah poin yang ketiga, selain pengembangan ekonomi di bidang perikanan dan juga migas, Panglima TNI tadi juga menyampaikan rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya,” tambah Menlu.

Menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai ketersediaan listrik di wilayah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir dalam keterangan pers tersebut menyebut pasokan listrik sedang dipersiapkan.

“Bapak Menteri ESDM tadi sudah mengatakan bahwa gas sedang dialihkan ke Pulau Pemping dan itu akan menyediakan pasokan listrik sekitar 50 MW,” terang Luhut.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan A Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

23 Juni 2016
Tim Komunikasi Presiden
Ari Dwipayana