Foto: Kris_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

SIARAN PERS – Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah siang ini, Jumat 1 April 2016 diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Agenda pertemuan adalah untuk mengundang Presiden Jokowi untuk hadir, membuka dan sekaligus memberikan amanat dalam acara Konvensi Indonesia Berkemajuan yang akan diselenggarakan bertepatan dengan hari kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei mendatang di Yogyakarta.

“Presiden bersedia hadir membuka Konvensi Indonesia Berkemajuan sambil menandatangani berbagai prasasti Muhammdiyah termasuk Universitas Aisyiyah yang pertama di Indonesia” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir seusai pertemuan.

Haedar didampingi oleh Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, MAP., Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed., Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Suyatno Bendahara Umum PP Muhammadiyah dan Rektor Universitas Hamka Jakarta, dan Prof. Dr. Bambang Setiadji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Konvensi Indonesia Berkemajuan merupakan gerakan nasional yang digagas oleh Muhammadiyah untuk menghimpun para elite dan pejabat strategis termasuk para politisi dan kepala daerah yang memiliki terobosan yang membawa kemajuan dan inspirasi pada Indonesia.

“Kami akan menghimpun dan mengundang para komunitas civil society dan para tokoh daerah yang punya pengalaman sebagai inspirator perubahan, kami akan himpun para siswa dan mahasiswa yang mengukir prestasi  dalam forum itu. Kami ajak menatap Indonesia ke depan dengan sikap optimis. Dan gunakan momentum kebangkitan nasional  menjadi bangsa yang optimis sekaligus produktif,” kata Haedar.

Presiden menyambut baik gagasan acara ini dan mengapresiasi langkah yang diambil oleh Muhammadiyah. “Presiden menyampaikan bagus, ini sudah saatnya mengedepankan politik kerja daripada politik bicara. Politik kerja akan menciptakan bangsa yang optimis, produktif dan sadar akan potensinya,” kata Haedar mengutip perkataan Presiden.

Isu radikalisme juga menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Muhammadiyah memiliki kesepahaman dengan pemerintah bahwa Indonesia merupakan negara yang moderat dalam memahami Islam. Potensi damai dan keamanan di Indonesia jauh lebih besar daripada potensi radikalisme yang bersifat destruktif. “Sesungguhnya potensi damai lebih besar sehingga perlu penanganan yang tidak hanya dari aspek hukum tapi juga penanganan isu. Perlu gerakan kultural yg kita miliki,” ucap Haedar.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

 

Jakarta, 1 April 2016

Tim Komunikasi Presiden