Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

SIARAN PERS – Pembangunan Pusat Logistik Barang (PLB) bertujuan untuk memindahkan barang-barang kebutuhan industri maupun non industri dari yang sebelumnya ada di negara tetangga ke gudang-gudang yang ada di Indonesia.  Sehingga keberadaan PLB akan membuat ongkos produksi semakin efisien dan murah. “KIta harapkan nantinya ada perpindahan besar-besaran logistik yang dulu kita harus ambil dari negara lain, dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan di PLB maka akan berbondong-bondong datang ke sini,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada persemian PLB di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 10 Maret 2016.

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Terlebih lagi PLB adalah gudang logistik multi-fungsi di dalam negeri yang diberikan fasilitas Insentif Fiskal dan Insentif Non Fiskal. Insentif Fiskal yang diberikan misalnya, mencakup penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang impor.

Sebagai negara dengan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di ASEAN, yakni 45 persen, persentase jumlah penduduk sebanyak 45 persen, dan konsumsi terbesar se-ASEAN sebesar 40-45 persen, Indonesia seharusnya memiliki gudang seperti ini sejak lama. “Tapi kita mau beli apa saja harus pergi ke negara lain, apa-apaan? Buat saya tidak, produksinya di sini kok gudangnya di negara lain,” ujar Presiden.

Melihat situasi seperti ini, Presiden mengatakan bahwa kondisi seperti ini tidak dapat diteruskan, harus dihentikan. “Kita akan kehabisan ongkos dan memang benar biaya logistik dan transportasi kita yang memberatkan,” ucap Presiden.

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Tingginya biaya logistik yang mencapai 2-2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia, juga menjadi alasan PLB ini dibangun. Sehingga ke depan diharapkan biaya transportasi dan logistik bisa mendekati atau sama dengan negara tetangga. “Kalau kunci-kunci ini tidak dibereskan, jangan bermimpi kita dapat bersaing atau berkompetisi,” ucap Presiden.

Presiden meminta agar dilakukan berbagai upaya agar logistik-logistik yang selama ini berada di luar negeri dapat segera dibawa ke tanah air. Presiden mencontohkan dengan produk tekstil, dimana produksi berada di dalam negeri, tapi kita harus mengambil kapas dari luar negeri. “Mau diteruskan? Tidak. Lakukan apapun,  bawa yang namanya logistik ke negara kita,” kata Presiden.

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Pusat logistik, lanjut Presiden, harus ada di semua pulau, semua provinsi dan semua daerah. “Sehingga kita semakin efisien. Saat ini sudah siap 11 PLB di Balikpapan, Cakung, Denpasar, Karawang, dan Cikarang,” ucap Presiden. Fasilitas PLB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Kawasan Logistik Berikat yang merupakan kebijakan deregulasi paket 9 Pemerintahan Joko Widodo. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Era Percepatan Kerja

Di era kompetisi sekarang ini, Presiden kembali menegaskan bahwa sudah saatnya kita melakukan percepatan kerja dan pembangunan. “Karena kalau tidak, saya pastikan kita akan akan ditinggal, kita akan jadi negara tertinggal,” ujar Presiden.

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Presiden kembali menyinggung soal perizinan di BKPM yang sebelumnya bertele-tele, sekarang prosesnya sudah dalam hitungan jam. “Bukan hanya 1 izin, tapi 8 izin, nanti bisa dicoba investor,” ujar Presiden. Bahkan presiden menantang para investor untuk mencoba proses perizinan tersebut.

Sementara itu, terkait dwelling time, Presiden saat ini masih terus berupaya untuk mempersingkat proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 3 hari. “Bulan-bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah masuk angka 3, sehingga efisiensi makin kelihatan,” ucap Presiden.

Presiden mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang tidak serius menangani masalah ini. “Jangan sampai ada korban lagi masalah dwelling time, saya nggak main-main masalah ini,” tegas Presiden.

 

Jakarta, 10 Maret 2016

Tim Komunikasi Presiden