Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Proses penegerian 29 PTS sudah dimulai 5 tahun yang lalu sejak 2010. “Saya melihat bahwa kebijakan ini cukup baik yakni meningkatkan  akses pendidikan dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia khususnya di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” ucap Presiden pada pengantar Rapat Terbatas pembahasan peralihan status PTS menjadi PTN di Kantor Presiden, Rabu 6 Januari 2016.

Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Laily_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Namun, lanjut Presiden, dengan pertimbangan masih adanya permasalahan yg mengiringi proses penegerian PTS-PTS itu, pemerintah telah melakukan moratorium  perubahan PTS menjadi PTN terhitung sejak 1 Agustus 2014. “Dan pada Rapat Terbatas pada Juni yg lalu, tanggal 29 Juni 2015, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang moratorium peralihan PTS ke PTN,” kata Presiden.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden meminta Menristek Dikti untuk memaparkan perkembangan penyelesaiaan permasalahan-permasalahan yang ada, baik yang berkaitan dengan lahan, serah terima aset, serta yang berkaitan dengan  status dosen dan pegawai yang jumlahnya kurang lebih 4300-an orang. “Dan saya kira itu perlu segera diselesaikan,” ucap Presiden.

 

 

Jakarta, 6 Januari 2016

Tim Komunikasi Presiden