SIARAN PERS – Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antar lembaga negara dalam mengupayakan reformasi hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebab, kepastian hukum di Indonesia diperlukan agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Hal tersebut ditegaskannya saat pertemuan silaturahim Presiden dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Merdeka, Rabu 26 Oktober 2016.

“Di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Untuk itu, sinergi dan kerja sama antar lembaga negara sangat penting dalam usaha kita bersama melaksanakan reformasi hukum dari hulu sampai hilir,” terang Presiden.

Pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah bertekad untuk mereformasi hukum di Indonesia secara total. Praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang belum memenuhi harapan masyarakat menyebabkan Presiden Joko Widodo hendak mewujudkan reformasi hukum

“Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara maupun realita dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan maka bisa memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum,” ucapnya.

Oleh karenanya, selain bersinergi dengan sejumlah lembaga negara, Presiden Joko Widodo juga mengharapkan dukungan dari para lembaga tersebut untuk mengatasi salah satunya aturan perundangan-undangan yang dinilai tumpang tindih. Hal ini dilakukan guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

“Berkaitan dengan penataan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Saya berharap kerja sama DPR dan DPD untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan-undangan ini bisa kita mulai untuk diselesaikan satu persatu,” ajak Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengharapkan dukungan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memberantas mafia peradilan yang masih saja terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Presiden meminta agar aparat penegak hukum mampu bekerja dengan penuh integritas.

“Berkaitan dengan reformasi lembaga penegak hukum, agar mampu berintegritas dan bekerja lebih profesional. Saya juga minta dukungan Mahkamah Agung dan KY (Komisi Yudisial) dalam memberantas mafia peradilan atau makelar kasus,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga sekaligus mendengarkan tanggapan dan masukan yang diberikan oleh para kepala lembaga negara yang hadir.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Mohammad Saleh, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis. Sementara itu, tampak mendampingi Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

Jakarta, 26 Oktober 2016

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

 

Bey Machmudin