SIARAN PERS – “Dalam Rapat Terbatas sore hari ini, saya ingin mendengarkan laporan kesiapan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.” Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan arahan pembuka rapat terbatas yang membahas rencana pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Presiden, pada ratas sore ini, Senin, 4 Desember 2016, ingin mengetahui dari Menteri BUMN  kendala dan hambatan baik dalam proses perizinan, ‎khususnya terkait izin trase, izin pembangunan stasiun, dan izin-izin yang lain.

Lebih lanjut, Presiden juga ingin mengetahui rekomendasi dari bupati dan walikota yang wilayahnya dilalui trase. “Apa saja kendala yang dihadapi, apa saja dibutuhkan dalam penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai akibat dilalui trase kereta cepat,” ucap Presiden.

Pada kesempatan ini, Presiden kembali menegaskan apa yang telah diputuskan pemerintah bahwa pembangunan kereta cepat ini dilakukan dalam skema B to B. Biaya pembangunan bukan berasal dari APBN dan tidak memerlukan jaminan pemerintah.

Tapi Presiden meminta BUMN yang ikut dalam konsorsium agar prudent dan berhati-hati, terutama dalam melakukan kalkulasi pada equity. ‎”Jangan sampai karena ikut konsorsium kemudian justru tugas dalam membangun infrastruktur menjadi ngos-ngosan karena kalkulasinya tidak cermat,” pesan Presiden.‎

 

Jakarta, 4 Januari 2016

Tim Komunikasi Presiden