SIARAN PERS – Presiden Joko Widodo mengharapkan kemitraan ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus mendukung tercapainya kawasan dan masyarakat ASEAN yang aman, damai, stabil dan makmur. Keinginan tersebut disampaikan oleh Presiden pada KTT ke-7 ASEAN-PBB di Kuala Lumpur, Minggu, 22 November 2015.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menggarisbawahi tiga prioritas kerjasama ASEAN-PBB di masa datang. Prioritas pertama adalah mendorong implementasi Rencana Kerja ASEAN-PBB tahun 2016-2020, khususnya pada empat sektor prioritas, yakni UMKM, maritim, ketahanan pangan, dan penanganan migrasi ilegal. “ASEAN dan PBB perlu terlibat aktif pada empat sektor tersebut untuk pastikan kemakmuran dan stabilitas di kawasan,” kata Presiden.

Prioritas kedua, menurut Presiden, “Kerjasama ASEAN dan PBB harus dapat menjawab tantangan non-tradisional.” Tantangan non-tradisional dimaksud adalah pemberantasan ekstremisme, radikalisme dan terorisme dengan mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh serta penanggulangan penyakit menular seperti Ebola dan MERS melalui pemajuan sistem kesehatan.

Sementara itu, prioritas ketiga yang disampaikan oleh Presiden, adalah bahwa kerjasama ASEAN-PBB memerlukan komitmen bersama untuk menghadapi ancaman kemanusiaan global. Ini didorong oleh adanya konflik di berbagai kawasan telah sebabkan munculnya tragedi kemanusiaan. “PBB dan semua pemangku kepentingan, termasuk ASEAN, harus berkontribusi aktif untuk cegah terulangnya masalah tersebut,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menggarisbawahi, banyak kesepakatan internasional, seperti Agenda Pembangunan Doha, Komitmen Pengurangan Emisi Pasca Protokol Kyoto, Pemusnahan senjata nuklir, dan Reformasi keuangan global, belum tercapai. Namun Presiden optimis kerjasama kemitraan ASEAN dan PBB dapat mendorong upaya untuk finalisasi berbagai isu tersebut.

Terakhir, Presiden menyatakan, “Indonesia percaya bahwa kawasan yang damai, stabil dan aman merupakan modal utama untuk mewujudkan pembangunan, pertumbuhan, dan kesejahteraan rakyat di kawasan.”

  22 November 2015

Tim Komunikasi Presiden