Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

SIARAN PERS – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang langkah-langkah  pencegahan dan pengawasan aksi pencucian uang dan penggelapan pajak. Ratas yang digelar hari ini, Senin, 21 Maret 2016 di Kantor Presiden memiliki urgensi ditengah kebutuhan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program penanggulangan, program-program lainnya untuk rakyat.

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Integrasi Data dan Sinergi Antar Penegak Hukum

Sementara itu, menurut Presiden, sistem Pengawasan yang kita miliki saat ini belum terintegrasi dengan baik, terutama antara pelaporan transaksi keuangan dengan laporan pajak. Oleh karena itu, Presiden meminta, “Agar dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa pengawasan akan jauh lebih mudah bila profilling data nasabah dan wajib pajak terintegrasi.

Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
Foto: Rusman_Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Presiden juga menilai bahwa sinergi yang baik antar penegak hukum, merupakan kunci agar penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan penggelapan pajak bisa berjalan efektif. Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar PPATK, Polri, Kejaksaan, dan Ditjen Pajak meningkatkan soliditas koordinasi, khususnya jika ada dugaan penggelapan pajak serta pencucian uang.

Semua harus bekerja secara sinergis di lapangan dan meninggalkan egosektoral guna menghindari terjadinya benturan dalam penegakan hukum. “Jangan sampai aparat penegak hukum pajak justru ketakutan dalam menjalankan tugasnya”, ucap Presiden.

Presiden juga meminta agar BI dan OJK dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan sektor-sektor yang rawan tindak pidana pencucian uang, seperti narkoba, illegal trading, transfer pricing dan lainnya. ‎

 

Jakarta 21 Maret 2016

Tim Komunikasi Presiden