SIARAN PERS – Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo mengajak dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk dapat berperan dalam pembangunan nasional. Penegasan tersebut kembali disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah di Kantor Presiden pada Rabu, 26 Oktober 2016.

“Kita harus membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada swasta. Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah, baik dari swasta murni, BUMN, dan juga dari PPP (public private partnership) dengan jaminan non-anggaran pemerintah,” tegas Presiden mengawali pengantarnya.

Sebab, biar bagaimanapun juga, pemerintah memerlukan peranan swasta dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada saat ini disebut tidaklah mungkin dalam mengejar pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan biaya sekira  Rp. 4.900 triliun.

“Kalau kita lihat di APBN kita, perkiraan dalam lima tahun hanya Rp. 1.500 triliun. Sehingga kekurangan itulah yang harus diisi oleh swasta,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bila pihak swasta tidak menyanggupi untuk mengerjakan proyek infrastruktur, BUMN atau BUMD dapat mengambil alih peranan tersebut. Barulah bila dirasa setelah kalkulasi tidak memenuhi perhitungan kembali modal, APBN atau APBD dijadikan sumber terakhir pembiayaan.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa investasi pihak swasta untuk proyek infrastruktur tidaklah dapat muncul begitu saja. Dibutuhkan upaya-upaya lebih agar pihak swasta tertarik untuk berinvestasi di Tanah Air. “Kita harus melakukan terobosan yang cepat. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan bekerja hanya business as usual. Dan koordinasi, konsolidasi antara K/L menjadi faktor kunci,” ujar Presiden.

“Swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi yang akan ditawarkan. Gambaran-gambaran seperti itu yang sampai sekarang saya lihat swasta belum bisa membaca. Artinya hanya disuguhkan lokasi-lokasi, hanya disuguhkan rencana-rencana yang tidak disertai dengan kalkulasi-kalkulasi awal,” ungkapnya.

Selain itu, pengurusan izin yang cepat dan tidak berbelit juga disinggung olehnya. Sebab, cepatnya perizinan dinilai akan mendukung iklim investasi yang menjamin kepastian usaha.

“Harus juga dipastikan bahwa investasi itu berjalan dengan baik. Baik dari sisi penyediaan lahan dan ketersediaan energi. Ini artinya, dari awal sampai akhir, harus kita fasilitasi sehingga investasi non-anggaran pemerintah bisa semakin meningkat,” tegas Presiden.

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa dalam dua tahun ini, dapat dikatakan belum ada loncatan yang berarti dari segi terobosan-terobosan yang dapat mempermudah investasi pihak swasta. Padahal, sebut Presiden, sudah banyak pihak swasta yang mengantre untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ke depan, dengan semakin meningkatnya investasi pembangunan, Presiden meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat.

“Dengan penggerakan investasi inilah saya meyakini pertumbuhan kita akan bisa naik. Kalau hanya tergantung APBN jangan terlalu berharap,” ujarnya sekaligus mengakhiri pengantar rapat.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

 

Jakarta, 26 Oktober 2016

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

 

Bey Machmudin