Kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga negara adalah komitmen Presiden Jokowi. Hal ini dideklarasikan melalui Nawacita dan kembali ditegaskan dalam Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi.

Presiden menegaskan komitmennya untuk mengutamakan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagai agenda penting Indonesia dan juga dunia pada umumnya. Bahwa negara berkewajiban menegakkan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara. Bangsa Indonesia selama ini terus bekerja keras agar tugas konstitusional negara tersebut bisa terus diperbaiki dan menjadi kenyataan.

Demikian dikatakan Presiden Jokowi saat membuka Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), di Nusa Dua Convention Center (NDCC), Bali (11/8). Presiden menjelaskan, reformasi konstitusi di Indonesia yang dimulai tahun 1999 telah menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada posisi yang sangat strategis. MK berkewajiban mengawal dan menjaga konstitusi.  “Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. “Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dimandatkan untuk menjaga harmoni dan konsistensi tata hukum agar selalu sesuai dengan konstitusi, mewujudkan mekanisme checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara,” jelas Presiden. Harapan Presiden adalah agar konsistensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar  terus semakin membaik. Undang-undang yang dibuat juga semakin berkualitas. Indonesia harus terus meningkatkan kualitas undang-undang dan bahwa Indonesia bukanlah negara undang-undang (UU) tetapi Indonesia adalah negara hukum.

Presiden mengingatkan, pada akhirnya yang ditunggu oleh rakyat Indonesia maupun di negara-negara lain adalah kemakmuran dan kesejahteraan, rasa adil, dan rasa aman. “Kita harus memprioritaskan masyarakat marginal, masyarakat miskin, dan masyarakat terpinggirkan,” tutur Presiden. Apa yang ditunggu rakyat adalah kehadiran negara yang melindungi, mensejahterakan, memberi rasa aman, serta menjamin keadilan.

Presiden berharap kongres ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan memperkuat kerja sama. “Saya yakin kongres ini akan menghasilkan terobosan bagi perkembangan demokrasi, konstitusionalisme, dan peradaban  konstitusi serta bagi penegakan hukum yang menyejahterakan, yang memberi rasa aman dan rasa keadilan,” pungkas Presiden.

Dalam pembukaan kongres yang diikuti perwakilan dari 14 negara itu, Presiden mengemukakan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang sangat menghargai keberagaman dan penuh toleransi. “Kami adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang demokratis, dan terus memacu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kami adalah bangsa yang mencintai perdamaian, membangun rasa aman, dan kepastian hukum,” tegas Presiden. Itulah ciri penting dari hakekat karakter bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga, dipertahankan dan diperkuat.

Presiden menyambut gembira peran Indonesia sebagai tuan rumah Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia yang bertema “Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara” tersebut. AACC dideklarasikan di Jakarta pada 2010 atas inisiatif MK Indonesia, Korea, Thailand, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan. Piagam pendirian AACC itu disebut Deklarasi Jakarta. Melalui asosiasi ini pemajuan perlindungan hak-hak konstitusional warganegara akan menjadi agenda bersama yang diperjuangkan oleh seluruh negara anggota asosiasi.