Untuk membangun citra Indonesia yang terintegrasi dan melekat di benak masyarakat dunia, Kementerian dan Lembaga diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Hal tersebut ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Tindak Lanjut Program Nation Branding, Jumat (3/2/2017). Sejumlah upaya untuk mendorong dan meningkatkan kinerja berbagai sektor di Indonesia terus dilakukan pemerintah, terutama di bidang pariwisata dan industri.

Namun, kesan terhadap Indonesia di mata dunia luar yang masih rendah memperlihatkan upaya pemerintah belum berjalan maksimal. “Saya ingin mengingatkan bahwa brand power Indonesia masih lemah. Baik untuk perdagangan, investasi, maupun pariwisata dibandingkan negara-negara lain,” ungkapnya di Kantor Presiden.

Presiden menerangkan, data yang ia terima, saat ini kekuatan brand Indonesia di bidang perdagangan dan investasi baru mencapai angka 6,4 persen. Capaian tersebut berada di bawah beberapa negara tetangga dan rata-rata dunia yang mencapai 7,7 persen.

“Sedangkan di bidang pariwisata, brand power Indonesia pada angka 5,2 persen, di bawah Thailand 9,4 persen, yang memimpin di Asia, serta Singapura yang angkanya 8,6 persen,” ujarnya.

Kepala Negara berpendapat, hal tersebut harus segera dibenahi. Sebab, dirinya melihat langsung bagaimana negara-negara lain serius menggarap nation branding-nya. Hal tersebut membuktikan negara-negara tersebut juga ingin meningkatkan daya saing di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata. “Mereka juga berlomba-lomba membangun reputasi di dunia dengan cara soft power melalui diplomasi kebudayaan, film, kuliner, sampai olahraga,” ujar Presiden.

citra indonesia

Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pertama, mengetahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Indonesia. “Kita perlu mengetahui lebih dalam lagi apa saja kekuatan dan kelemahan kita dalam brand power, apa saja persepsi yang positif dan negatif tentang kita,” ucapnya.

Kemudian, dalam upaya mempromosikan dan membangun citra Indonesia di dunia luar, Kepala Negara meminta agar tiap kementerian dan/atau lembaga untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia ke depannya memiliki satu citra yang terintegrasi dan melekat erat di benak masyarakat dunia.

“Misalnya, Kementerian Perdagangan mengangkat tagline ‘Remarkable Indonesia’, Kementerian Pariwisata mengusung ‘Wonderful Indonesia’. Demikian juga promosi di BKPM yang punya tema sendiri,” ujarnya mencontohkan.

Selain itu, konsolidasi yang lebih intens dalam ajang-ajang promosi dan pameran di luar negeri juga dinilai perlu dilakukan. Meningkatnya promosi yang dilakukan tersebut diharapkan akan turut berdampak nyata dalam menaikkan citra Indonesia.

Presiden Joko Widodo menutup pengantarnya dengan memberikan kesadaran nation branding tidaklah terbatas pada pembuatan logo maupun slogan semata. Sebab, reputasi atau citra positif akan datang dengan sendirinya bila para wisatawan datang ke Indonesia dan merasakan sendiri kelebihan, kemudahan, dan keramahan yang ditunjukkan oleh Indonesia.

“Artinya, perlu upaya bersama untuk bekerja lebih fokus dalam mewujudkannya dan sekaligus menjaga citra positif negara kita,” ujar Presiden.

Sebelumnya, pada 27 September 2016 lalu, pemerintah Indonesia telah memulai untuk lebih berfokus dalam upaya meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Sebab, reputasi Indonesia yang baik pada akhirnya dapat digunakan sebagai instrumen kekuatan lunak dalam membangun hubungan dengan dunia luar.

“Indonesia harus memiliki citra atau reputasi yang positif di dunia internasional sehingga akan memperkuat kebanggaan identitas nasional kita sebagai bangsa sekaligus meningkatkan daya saing negara kita,” ucap Kepala Negara kala itu.