Berbagai kasus kejahatan seksual anak disikapi pemerintah dengan menerbitkan Perppu. Tujuannya, menekan kejahatan seksual dan memberi efek jera pada pelaku.

Itulah sebabnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi kejahatan luar biasa tersebut  membutuhkan penanganan yang luar biasa juga. “Pemberatan pidana berupa ditambah 1/3 dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun,” tegas Presiden Joko Widodo pada penyampaian langsung  di Istana Negara, Rabu, 25 Mei 2016.
Presiden memandang, tindak kejahatan seksual diyakini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak di masa depan. “Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa” kata Presiden.

Perppu  tersebut  juga mengatur  pidana tambahan berbentuk pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. “Kita berharap dengan hadirnya Perppu ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa ini,”  ucap Presiden.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan Perppu ini  tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Tujuannya, memberikan hukuman  seberat-beratnya pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.  “Jadi ini bukan Perppu Kebiri,”  ujar Yasonna Laoly.