Pemerintah melakukan penguatan pada segala aspek di kawasan Natuna dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Menempuh penerbangan dari Halim Perdanakusuma sekitar dua jam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandar Udara Rinai, Kabupaten Natuna dan langsung meninjau alutsista milik TNI Angkatan Udara (AU) pesawat tempur Sukhoi Su-27/30 di Apron Bandar Udara Ranai.

Presiden memeriksa kecanggihan kokpit SU-30 dan duduk di kokpit mengenakan helm tempur pesawat Sukhoi. Sesaat sesudah turun dilakukan penyematan Wing Kehormatan oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Setelahnya, Presiden meninjau static show peralatan tempur yang digunakan dalam Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016.

Dalam latihan tempur yang difokuskan di Perairan Ranai, Kabupaten Natuna, tersebut TNI AU menurunkan hampir seluruh pesawat tempur andalan milik mereka. Di antaranya,  Sukhoi Su-27/30 (Skuadron Udara 11), F-16 (Skuadron Udara 3 dan 16), Hawk (Skuadron Udara 1 dan 12), T-50i Golden Eagle (Skuadron Udara 15), dan EMB-314 Super Tucano (Skuadron Udara 21).

Presiden  menyaksikan suguhan demonstrasi pertempuran  pesawat Sukhoi Su-27/30 dan dua F-16. Selain itu, pesawat Hawk, T50i Golden Eagle, serta Super Tucano juga melakukan unjuk kekuatan pengeboman sasaran di Laut Natuna. Tampak pula penerjunan Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U)  menggunakan enam pesawat Hercules C-130 dengan menerjunkan 320 penerjun dan dua pesawat CN-295 yang menerjunkan 88 penerjun secara free fall.

Rangkaian Upaya Penguatan Pulau Terluar Indonesia

Usai latihan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kepada para jurnalis,  latihan yang diadakan tersebut  merupakan latihan rutin  TNI AU. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2013 silam.

“Latihan militer yang diadakan tahun ini di Natuna sebenarnya merupakan bagian dari latihan militer yang dilakukan secara rutin oleh TNI. Tahun 2013 misalnya, latihan serupa juga diadakan di Natuna. Tahun 2015 dilakukan di Cilegon dan untuk tahun ini dilakukan di Natuna,” terangnya.

Dijelaskan, Kepulauan Natuna merupakan salah satu pulau terluar yang harus dikuatkan. Penguatan kemampuan militer dengan  latihan rutin di Natuna merupakan salah satu bentuk penguatan. “Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia,” ucap Retno.

Namun demikian, penguatan yang dilakukan di Kepulauan Natuna tidaklah terbatas pada penguatan militer. Pemerintah sejak beberapa waktu lalu berkomitmen untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat Natuna. Oleh karenanya, selain menyaksikan latihan militer, Presiden Joko Widodo  juga meresmikan pelabuhan udara dan meninjau kawasan industri perikanan yang dibangun di Natuna. “Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial, dan lainnya di Natuna,” imbuhnya.

Soal konflik perbatasan  dengan Tiongkok, Retno menerangkan Indonesia hanya memiliki permasalahan kesepakatan perbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam yang saat ini menurutnya tengah dinegosiasikan.

“Kita tidak memiliki overlapping di bidang maritim dengan Tiongkok. Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki overlapping dengan Malaysia dan Vietnam yang saat ini sedang kita negosiasikan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, terkait dengan penguatan dari segi militer, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggarisbawahi bahwa kebijakan Presiden terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia adalah penguatan terhadap pulau-pulau yang dianggap strategis. Penguatan tersebut hendak dilakukan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

“Penguatan baik udara, laut, maupun darat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Semua pulau-pulau terluar yang strategis seperti Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki, termasuk Merauke juga,” kata Gatot.

Tak Terkait Klaim Historis Pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Panglima TNI juga memastikan upaya di Natuna dan pulau lainnya tersebut tidak dimaksudkan untuk menanggapi ketegangan  dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Penguatan tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan.

“Kalau hanya Tiongkok maka kita tidak bangun di Biak, tidak dibangun di Morotai, tidak perlu di Saumlaki. Ini semua dilakukan sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Sehari sebelumnya, Panglima TNI juga menyatakan operasi Angkasa Yudha tahun 2016 di Natuna tidak dimaksudkan untuk menekan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik yang saat ini diberitakan sedang memanas itu. Operasi tersebut hanyalah rangkaian latihan yang secara berkala dilaksanakan oleh TNI AU.

“Itu bukan show force. TNI sudah berlatih di Natuna berulang kali. Sejak saya berbintang satu, Angkasa Yudha sudah digelar di sana,” terang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Cilangkap, Jakarta, Rabu pagi, 5 Oktober 2016.

Senada dengan Panglima TNI, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menerangkan, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam latihan tempur kali ini dan sebelum-sebelumnya merupakan inisiatif Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan dan peta kekuatan di masing-masing angkatan TNI.

“Jadi Angkatan Laut, Angkatan Udara, nanti di TNI Angkatan Darat juga sama. Tidak ada apa-apa,” ujarnya pada Rabu sore.