Seruan Jalesveva Jayamahe – di laut kita jaya, disampaikan  Presiden Joko Widodo  saat pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR, 20 Oktober 2014.

Semangat tersebut diingatkan lagi ketika Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas kabinet kerja membahas kebijakan pembangunan kelautan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 15 Juni 2016. Saat ini, menurut Presiden seharusnya pemerintah mempercepat pembangunan sektor kelautan, karena 70% wilayah berupa laut.

“Sudah sering saya sampaikan, kita meyakini bahwa masa depan kita ada di laut. Kita bisa menjadi negara besar kalau kita mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar,” jelas Presiden membuka rapat terbatas.

Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi . Berdasarkan data, Jepang mampu menyumbang 48,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan USD 17.500 miliar hanya dari sektor ekonomi kelautannya. Sementara Thailand, dengan garis pantai hanya sepanjang 2.800 km, sektor lautnya mampu menyumbang devisa USD 212 miliar.

Indonesia dengan luas wilayah lautnya yang mencapai 70%, kontribusi bidang  kelautannya terhadap Produk Domestik Bruto nasional masih di bawah 30%. Dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah USD 1,2 triliun per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang.

Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan para menteri mengkonsolidasikan kebijakan pembangunan kelautan untuk memaksimalkan potensi tersebut. Agar program pembangunan sektor kelautan terarah dan tepat sasaran.

Menutup pengantarnya, Presiden Joko Widodo menegaskan,  kebijakan sektor kelautan harus dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan Indonesia dan memberikan dampak positif sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya bagus di atas kertas.