Setelah zona inti rampung, kini saatnya membangun zona pendukung untuk menyangga pusat pertumbuhan ekonomi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Kawasan perbatasan menjadi etalase bangsa. Perhatian harus diarahkan ke sana lantaran menjadi beranda terdepan Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Presiden, Selasa 14 Maret 2017.

Salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan panjang perbatasan mencapai 996 km. “Saat ini, kita sudah menyelesaikan pembangunan fisik di zona inti PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas,” ucap Presiden.

Presiden mengingatkan untuk tidak berpuas diri karena pembangunan di zona inti PLBN telah rampung. Tapi perlu dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar jalur konektivitasnya. Zona pendukung bisa dikembangkan untuk menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan/pasar maupun fasilitas pendukung lainnya.

“Saya juga minta disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.

Selain pembangunan kawasan perbatasan, sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi seperti sektor pertanian dan industri pengolahan perlu didorong.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan para Menteri dan Gubernur Kalimantan Barat untuk mendesain dan melaksanakan berbagai program pendukung yang dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan. Langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini telah mencapai angka 5,22 persen bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi.

“Saya ingin menekankan pentingnya proses hilirisasi industri yang bisa menyambung pengembangan industri pengolahan dengan sektor pertanian dan perkebunan,” kata Presiden.