Untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan. Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia, serta deregulasi dan debirokratisasi.

“Memasuki tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju,” ucap Presiden Joko Widodo di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Selasa 16 Agustus 2016.
.
Percepatan pembangunan menurut presiden mutlak diperlukan. Sebab, selama 71 tahun merdeka, Indonesia masih belum mampu mengatasi, tantangan  masih sama.  Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bekerja keras dan berjuang untuk mengatasi permasalahan bangsa tersebut di eranya masing-masing.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, Presiden bertekad untuk membangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Selain itu, akselerasi dalam bidang infrastruktur strategis, pemerintah juga terus berusaha untuk membangun pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat. Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut presiden menegaskan akan tetap memperhatikan kelestarian alam.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur dirasa belum cukup untuk mengatasi masalah utama bangsa. Apalagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah menanti Indonesia.

Oleh karenanya, agar dapat bersaing dalam kompetisi global, maka Presiden Joko Widodo juga bertekad untuk turut mempercepat pembangunan infrastruktur sosial dengan membangun kapasitas produktif Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM.

Adapun dalam rangka menyiapkan SDM yang siap menghadapi kompetisi global, pemerintah juga bertekad untuk memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Guna mendukung pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pemerintah berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Presiden Joko Widodo menyebut, saat ini banyak regulasi kita yang justru menyulitkan diri dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. “Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas,” tegas Presiden.

Wujud nyata dari komitmen tersebut ialah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Semuanya itu dimaksudkan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, dan meningkatkan produktivitas.

Sebagai bagian dari deregulasi, pemerintah juga telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3 ribu Perda sudah dibatalkan karena tidak lagi kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. “Saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, termasuk daerah. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi,” lanjutnya.

Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial yang selama ini menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Tanpa kerja sama semua pihak, Indonesia hanya akan digulung oleh arus sejarah.

“Maka, apapun bidang yang kita geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi pemenang, dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju. Menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya,” ujarnya.

Presiden menutup pidatonya dengan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dan memekikkan pekik Merdeka sebanyak 3 kali yang kemudian diikuti oleh sebagian besar hadirin yang ada di ruangan tersebut.

Hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia ke-3 B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Boediono, istri Presiden Republik Indonesia ke-4 Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga negara.