Aset TNI yang dimaksud adalah aset TNI yang tidak secara langsung digunakan oleh TNI sebagai markas besar maupun sebagai penunjang operasi tugas dan fungsi TNI.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran TNI untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki. Optimalisasi tersebut agar pemanfaatannya dirasakan baik untuk kepentingan TNI maupun kepentingan umum. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai optimalisasi pemanfaatan aset TNI di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

“Aset-aset ini, seperti juga aset BUMN, sebenarnya dapat dioptimalkan agar lebih bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan TNI tetapi juga bagi kepentingan umum,” ujar presiden mengawali pengantarnya.

Dalam proses optimalisasi tersebut, presiden meminta untuk dilakukannya pendataan ulang mengenai aset-aset tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat aset-aset yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedang digunakan pihak ketiga, sedang berada dalam sengketa, hingga aset-aset yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, diketahui bahwa saat ini masih terdapat aset TNI yang belum tersertifikasi.

“Ini perlu segera didata ulang, diperjelas status hukum kepemilikan dari aset-aset tersebut, serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

 

ASET TNI

Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses optimalisasi aset tersebut. Pelaksanaannya pun juga disebut presiden harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

“Saya menekankan agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI harus betul-betul berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya harus dilakukan transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan manfaatnya, baik bagi kepentingan TNI maupun kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan negara yang lebih besar,” tegasnya.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mengharapkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan juga pihak TNI dalam melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset TNI tersebut. Dirinya juga berpesan kepada jajarannya agar segera dilakukan pembenahan terhadap manajemen aset TNI.

“Saya berharap dengan langkah-langkah perbaikan manajemen aset tersebut, pemanfaatan aset TNI bisa mencapai tujuan yang diinginkan,” tutupnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.