Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2017, proses lelang dan lainnya diharapkan bisa dimulai bulan Januari tahun depan. Sementara perencanaan APBN 2018 diharapkan juga dimulai lebih awal.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa, 2 November 2016.

“Ini saya kira saya sudah mengingatkan dua kali, tahun lalu, tahun kemarin, ini saya ulang lagi, agar proses persiapan pra lelang untuk seluruh kegiatan segera disiapkan sehingga Januari sudah ada pelaksanaan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, di tahun 2016, baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian yang sudah melaksanakan kegiatan pada bulan Januari. Presiden mengharapkan kementerian yang lain juga mengikuti. “Saya harapkan yang lain juga seperti itu,” ucap Presiden.

Dalam Sidang Kabinet tersebut, Presiden Jokowi juga meminta laporan terkait APBN 2017 yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu. “Biasanya kan di sana ada perubahan, di sana ada pengurangan, di sana ada penambahan, tolong setelah dari DPR saya diberi laporan yang detail,” kata Presiden.

PRALELANG1

Presiden Jokowi juga mengambil langkah inisiatif mulai merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sejak awal. “Kita juga akan merencanakan untuk 2018, sudah kita mulai lebih awal saja, karena kalau tidak, perencanaan kita akan terlambat,” kata Presiden Jokowi.

Di tahun anggaran 2018, Presiden Jokowi menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Demikian halnya dengan peningkatan di bidang investasi yang diharapkan tumbuh di atas 10 persen. “Kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6, tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah saya kira yang paling penting, investasi harus tumbuh di atas 10%,

Kemudian juga untuk sektor penopang yang lainnya, Presiden mengharapkan pertumbuhan di sektor konsumsi bisa di atas 5 persen, ekspor yang diharapkan bisa tumbuh di atas 4 persen, dan impor yang tumbuh paling tidak 2-3 persen. “Tapi nanti tolong nanti angka-angkanya kalau ini perlu masih ada ruang untuk ditingkatkan kalau bisa dikoreksi,” imbuhnya.

Tampak hadir dalam Sidang Kabinet tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Anggota Kabinet Kerja, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Tito Karnavian.