Jajaran pemerintah harus bekerja keras mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Rabu, 9 November 2016, di Kantor Kepresidenan Jakarta.

“Kita harus bekerja keras untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Sehat bisa lebih merata sehingga seluruh warga mendapatkan akses di bidang kesehatan serta memastikan rakyat yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan berkualitas,” ujar Presiden.

Kepala Negara turut mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam upaya pemerintah memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, yakni jaminan dan pelayanan kesehatan. “Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berbagi beban dan berbagi tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong,” imbuhnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden akan memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola BPJS Kesehatan. Namun, wewenang tersebut tetap dalam koridor pengawasan pemerintah pusat. Hal ini guna memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mengurangi beban APBN.

“Mungkin perlu kita bahas bersama mengenai kemungkinan BPJS Kesehatan ini kita berikan semuanya kepada daerah, dan manajemennya pengawasannya tetap berada di pusat,” terangnya.

KESEHTAN 6

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengungkap data peserta BPJS hingga tanggal 1 November 2016, a jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 170.239.000 orang atau sekitar 66,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan total pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat tahun 2015, di Puskemas, Poliklinik, maupun rawat inap sudah mencapai 146 juta peserta.

Selain itu, dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya, Presiden meminta untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperbaiki kinerja pelayanan BPJS menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. “Saya harapkan BPJS Kesehatan juga terus memperbaiki manajemen pelayanan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, harus transparan, dan akuntabel,” tegas Presiden.

Menutup pengantarnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk fokus menanamkan budaya hidup sehat pada masyarakat Indonesia. “Upaya-upaya promotif dan preventif agar masyarakat semakin memiliki budaya hidup sehat, bukan hanya fokus di hilirnya saja,” ucapnya.