Presiden Joko Widodo berbicara mulai dari pilkada serentak, persaingan global, kondisi perekonomian nasional, hingga proses hukum kasus dugaan penistaan agama.

Berbagai hal di atas disampaikan dalam sambutan pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede dan Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional, Minggu 13 November 2016.
Di hadapan peserta Rapimnas, presiden menyatakan, dirinya akan tetap berpegang teguh pada prinsip yang dianutnya sejak awal. Ia tak akan sekalipun mengintervensi sebuah proses hukum di Indonesia yang sedang berjalan. “Kalau saya disuruh mengintervensi, ya tidak mau. Begitu sekali saya mengintervensi sebuah proses hukum, yang lain-lain pasti akan datang kepada saya,” tegasnya.

Berbicara tentang proses hukum yang sedang berjalan, perhatian orang memang mungkin akan langsung tertuju kepada persoalan Pilkada DKI Jakarta. Maka itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan, hiruk pikuk Pilkada sejatinya tak hanya ada di Jakarta saja. Pilkada 2017 mendatang berlangsung serentak di 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota atau 101 daerah. Daerah-daerah lainnya dinilai juga membutuhkan pengawasan pelaksanaan Pilkada yang sama besar dengan Ibu Kota. “Jadi kenapa energi konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya sudah, serahkan kepada proses hukum,” terangnya.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap menjamin bahwa proses hukum yang kini sedang berlangsung akan dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan. Selain itu, di tengah perbedaan pandangan yang ada, dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. “Jangan sampai kita menjadi terpecah belah. Kebersamaan kita sebagai bangsa menjadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang itu sudah diproses dalam wilayah hukum,” ujarnya.

 

RAPIMNAS 3

 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis pengguna media sosial terbesar di dunia. Tercatat sekitar 72 juta orang Indonesia aktif di ranah media sosial. Hal tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang publik tersendiri yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyinggung mengenai persoalan yang ia temui di media sosial dalam kedua acara tersebut. “Saya itu kalau pulang dari Jakarta menuju ke Bogor ada kesempatan satu jam untuk buka-buka media sosial. Isinya, haduh, gak bisa ngomong saya,” ucap presiden.

Adapun persoalan yang Presiden singgung ialah mengenai adanya hujatan-hujatan dan juga ujaran kebencian yang menurutnya belakangan semakin sangat terasa. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo prihatin. Sebab, presiden meyakini itu semua bukanlah berasal dari nilai-nilai Islam dan Pancasila yang sejak lama dianut bangsa Indonesia.

“Marilah kita meluruskan saudara-saudara kita yang masih melakukan itu. Supaya kita kembali kepada etika dan tata nilai Islami serta Pancasila. Itu bukan tata nilai Islami, bukan tata nilai bangsa kita,” tegasnya.

 

RAPIMNAS 2

 

Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah contoh terbaik dari persatuan yang terjalin dalam keragaman. Karena telah berkali-kali disampaikan dirinya dalam sejumlah kesempatan, keragaman sesungguhnya merupakan kekuatan utama bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan.

“Tunjukkan di depan forum internasional bahwa Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar, Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Saya ingatkan bahwa kita memang sangat beragam,” ajak presiden.

Hadir mendampingi presiden di Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Sementara itu pada Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional, tampak mendamping Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir.