Sebagai “wajah” sebuah negara, Presiden meminta seluruh pimpinan dan karyawan imigrasi, bea cukai, karantina, dan aparat pemerintahan lain betul-betul melayani rakyat dengan baik.

Sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sejak awal, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan pembangunan kembali pos lintas batas negara (PLBN). Salah satunya adalah PLBN Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diresmikan oleh Presiden, Rabu, 28 Desember 2016.

“Dua tahun yang lalu, bulan Desember, saat saya ke Motaain, saya ingat betul bangunan pos lintas perbatasan yang ada di sini kalau dibandingkan dengan pos lintas yang ada di negara sebelah, Timor Leste, betul-betul saya sangat malu. Kantornya dengan kantor kelurahan saja lebih bagus kantor kelurahan,” ungkap Presiden dalam sambutannya.

pos lintas 2

Saat itu, Presiden meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera meruntuhkan bangunan lama dalam waktu dua minggu. Beliau juga menargetkan pembangunan pos baru tersebut dapat diselesaikan selama dua tahun ke depan.

“Saya beri waktu dua tahun pos lintasnya harus selesai, jangan diundur. Malunya sudah terlalu lama kalau diundur terus. Kita bisa melakukan, kita bisa membangun, kita juga punya anggaran,” tegasnya.

Masalah nasionalisme dan harga diri bangsa yang mengusik Presiden untuk menginstruksikan hal tersebut. Sebagai wajah negara Indonesia, tentunya kita tidak ingin bila kita tampak buruk di mata negara-negara lain, khususnya negara tetangga. Oleh karenanya, selain memperbaiki kualitas bangunan, Kepala Negara juga menginstruksikan agar seiring dengan perbaikan bangunan, turut dilakukan perbaikan kualitas pelayanannya.

Selain itu, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali mewanti-wanti soal pungutan liar. Berulang kali beliau mengingatkan bahwa dirinya tidak ingin lagi mendengar adanya kejadian pungutan liar dalam pelayanan publik di Indonesia.

“Jangan sampai lagi ada pungli. Hati-hati, kalau saya sudah bicara seperti ini hati-hati. Saya minta kecepatan dan perbaikan pelayanan betul-betul berubah. Bukan hanya fisiknya, tetapi layanannya juga harus diperbaiki,” tegasnya.

Perhatian khusus yang diberikan pemerintah pada wilayah perbatasan di Indonesia tak hanya pada pembangunan fisik saja, namun juga mencakup perbaikan kondisi perekonomian wilayah setempat. Untuk itu, pemerintah juga bertekad pada tahun 2017 mendatang untuk mulai membangun wilayah perbatasan tersebut menjadi sebuah kawasan ekonomi yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.

pos lintas 3

“Ini bukan urusan pos, saya juga minta ini menjadi sebuah kawasan ekonomi. Jadi tahun ini saya minta diselesaikan urusan pasar tradisional untuk masyarakat nantinya. Nantinya di Motaain ini juga akan menjadi kawasan ekonomi, menjadi titik pertumbuhan baru bagi NTT,” harap Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden menyadari bahwa kunci utama bagi perkembangan NTT ialah adanya ketersediaan air. Maka itu pemerintah juga membangun sejumlah waduk di NTT untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air tersebut.

“Tadi omong-omong dengan Bupati Belu masih mau nambah lagi waduknya. Waduh, waduknya ini sudah 49 untuk seluruh Indonesia. Di NTT ada 7, ini mau nambah lagi. Tapi memang kuncinya ada di situ. Kuncinya air, tidak ada yang lain. Kalau air ada, NTT akan hijau dan pertaniannya bagus. NTT saya kira mempunyai potensi untuk pengembangan itu,” jelasnya.

Ditemui oleh sejumlah jurnalis usai acara tersebut, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa bukan tidak mungkin dalam dua tahun ke depan, perekonomian wilayah perbatasan NTT akan terus berkembang. Selain itu ia juga yakin bahwa produk-produk setempat dapat menembus pasar ekspor, utamanya kepada negara-negara tetangga.

“Nanti dua tahun lagi kita lihat apa yang terjadi di sini. Saya yakin akan banyak produk-produk kita yang akan bisa diekspor ke negara tetangga karena hampir semua produk kita punya daya kompetitif yang baik, harganya lebih murah,” ucap Presiden.