Kepada para kepala dinas dan tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas di seluruh Indonesia, Kepala Negara berpesan agar mengajak dan mengingatkan masyarakat menjalani pola hidup sehat.

Kesehatan menjadi salah satu hal fundamental bagi sebuah bangsa untuk dapat berkembang dan berdaya saing. Di Indonesia, sebagai negara berpenghasilan menengah per kapita, tidak sepantasnya masih ditemukan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Hal inilah yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2017.

“Bidang kesehatan ini sangat fundamental sekali untuk kita selesaikan. Jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Memalukan kalau masih ada. Ini yang harus diselesaikan. Ada satu hingga tiga anak pun di sebuah daerah harus secepatnya diselesaikan. Apalagi lebih dari itu,” tegas Jokowi di Hotel Bidakara, Selasa (28/2/2017).

Menurut Presiden, persoalan lain seperti penyebaran penyakit endemik dan angka kematian ibu yang masih tinggi harus secepatnya diselesaikan. Inilah persoalan yang harus mampu ditangani bila ingin menjadi yang terdepan sebagaimana visi Indonesia Emas 2045 kelak. “Tapi kalau ini masih, lupakan mimpi itu. Apalagi dengan jumlah yang masih banyak, lupakan!” ujarnya.

pola hidup sehat 3

Maka itu, kepada para kepala dinas dan tenaga kesehatan yang tersebar melalui Puskesmas di seluruh Indonesia, Kepala Negara berpesan agar tak pernah lelah mengajak dan mengingatkan masyarakat menjalani pola hidup sehat. Tindakan pencegahan segala macam penyakit di masyarakat harus dilakukan sedini mungkin.

“Artinya apa? Puskesmas harus datang dan menata masyarakatnya. Beri tahu masyarakat mana yang benar mana yang tidak. Mana hidup yang sehat mana yang tidak,” imbuh Presiden.

Selain itu, ia juga meminta seluruh pihak untuk mengubah pola pikirnya mengenai kesehatan. Banyaknya pasien yang berhasil ditangani oleh sebuah fasilitas kesehatan disebutnya bukanlah tolok ukur kesuksesan pemerintah. Sebab, keberhasilan pemerintah dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat sesungguhnya ditandai dengan semakin meningkatnya masyarakat yang menjalankan hidup sehat.

“Yang benar adalah kita membuat masyarakat itu sehat sehingga Puskesmas dan rumah sakit sepi. Yang benar itu, jangan dibalik-balik. Saya masuk rumah sakit daerah dapat laporan kalau di sana pasien selalu antre. Ini yang keliru,” ucapnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali dan membiasakan diri dengan pola hidup sehat. Ia pun meminta kepada para tenaga kesehatan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat ini. “Kita kembalikan lagi kepada pola hidup sehat. Entah pola makannya, olah raga, lingkungan sanitasi, atau air bersih. Gerakkan ke sana,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, upaya perbaikan kesehatan yang dimulai dengan pemenuhan gizi merupakan salah satu investasi jangka panjang terbaik yang dapat dilakukan. Di era persaingan seperti ini, Indonesia selain membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, tentunya juga memerlukan sumber daya manusia yang sehat.

pola hidup sehat 2

“Kenapa saya berkunjung ke daerah untuk pemberian makanan tambahan ke ibu hamil dan balita? Saya hanya ingin memberikan pesan bahwa yang namanya gizi itu diperlukan sejak dalam kandungan. Ini investasi jangka panjang. Begitu kita berkompetisi dengan negara lain, menang dan kalah itu ditentukan dari investasi kita sejak dini,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, diantaranya Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional itu sendiri, turut diluncurkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan pembangunan 124 Puskesmas di perbatasan. Pelaksanaan WKDS ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Januari 2017 lalu. Melalui Perpres tersebut, upaya pemerataan dengan fokus kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara menempatkan dan mendayagunakan dokter spesialis berdasarkan alokasi kebutuhan masing-masing daerah.