Korupsi di pemerintahan masih menjadi ancaman penggerogotan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, dalam penyerahan DIPA 2017, presiden menegaskan, agar APBN jangan dikorupsi satu rupiah pun.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Istana Negara Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016. DIPA ini akan menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana dari APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

“Tadi sudah diserahkan DIPA untuk 87 kementerian/lembaga dengan nilai 763,6 triliun serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2017 sebesar Rp764,9 triliun,” terang Presiden mengawali sambutannya.

Penyerahan DIPA 2017 dilaksanakan lebih awal agar kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah bergerak lebih cepat untuk mendukung pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Presiden juga kembali mengingatkan agar memulai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran berjalan.

dipa 2017 dua

“Pada tahun 2016, kita telah memulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada kuartal keempat sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk APBN 2017 ini, saya juga minta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan ke-4 2016 agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017,” tegasnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan belanja negara dalam APBN sebesar Rp 2.080,5 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah kemudian menyerahkan DIPA kepada 87 kementerian/lembaga sebesar Rp763,6 triliun. Sementara itu, DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2017 yang diserahkan ialah sebesar Rp764,9 triliun.

Terhadap pemanfaatan alokasi belanja negara dalam APBN tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan agar APBN dapat menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global. Meski demikian, Presiden meminta agar melambatnya ekonomi global tidak mempengaruhi kinerja.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat untuk daerah telah mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan peranan daerah yang diakui pemerintah untuk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, serta kesenjangan. Untuk tahun 2017, pemerintah sendiri sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 764,9 triliun.

“Dana alokasi umum dan dana desa pada tahun APBN 2017 mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan, pemerintah pusat dan daerah bahu membahu bersinergi menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa,” terangnya.

Meski demikian, seiring dengan kenaikan alokasi dana tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kepada utamanya pemerintah daerah untuk terus berupaya dalam menghilangkan berbagai hambatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, Presiden mengungkap bahwa masih banyak keluhan-keluhan terkait kemudahan berusaha di daerah.

dipa 2017 tiga

“Saya titip juga, untuk melanjutkan terus upaya menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak peringkat kemudahan berusaha, terutama di daerah. Ini keluhan di daerah masih banyak. Di pusat masih ada beberapa, tapi di daerah masih banyak. Di BKPM Bapak/Ibu bisa cek sekarang yang dulu 6-8 bulan sekarang hanya 3 jam. Itu untuk 8 izin. Saya kira daerah juga harus melakukan hal yang sama,” ujar Presiden.

Selain itu, presiden juga mengingatkan pemerintah harus dapat berjalan bersama-sama dengan sektor swasta. Kehadiran swasta amat diperlukan utamanya untuk ikut menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah.

“Saya mengingatkan bahwa peran APBN terhadap PDB tidak lebih dari 20 persen. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk ikut menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah. Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi,” jelasnya.

Memberikan keterangan kepada para jurnalis usai acara, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan pesan terkait penggunaan dana APBN tersebut. Kepada jajarannya ia mengingatkan agar dana tersebut tidak disalahgunakan. Presiden selanjutnya menyerahkan upaya pencegahan dan penindakan kepada mekanisme yang telah berlaku.

“Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dari APBN kita,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, turut diserahkan penghargaan Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 bagi sejumlah daerah yang dinilai berkinerja baik dalam tata kelola keuangannya. Terhadap penghargaan tersebut, Presiden berharap agar hal tersebut tak hanya menjadi motivasi bagi para penerimanya, namun juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain agar dapat berprestasi.

“Saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan Dana Rakca dan penerima Dana Insentif Daerah. Saya harap penghargaan ini bukan hanya bisa menjadi motivasi bagi penerimanya, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain agar ikut berprestasi. Dan saya yakin rakyat sedang menunggu manfaat dari APBN dan APBD pada peningkatan kinerja pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja, perwakilan gubernur, walikota serta bupati.