Praktik demokrasi politik saat ini membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem seperti radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Mencermati situasi belakangan yang sedikit hangat. Wajar bila sejumlah pihak mempertanyakan apakah rasa persatuan bangsa masih dimiliki dan digenggam erat oleh masyarakat Indonesia. “Saya jawab, bangsa kita masih bersatu,” tegas Presiden.

Hal ini dijawab Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Namun, Kepala Negara mengingatkan, masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi oleh seluruh pihak. Terutama dalam memahami perbedaan keanekaragaman bangsa.

“Terutama dalam memahami konsep nilai-nilai kebangsaan yang semua rakyat harus tahu betul. Betapa kita ini sangat beragam dan sangat majemuk. Ini yang menjadi jati diri, identitas, sekaligus entitas sebagai bangsa Indonesia yang menyatu dalam masyarakat dan menjadi simbol keharmonisan dari rakyat,” ujarnya.

kesetiakawanan

Sejak dahulu, keanekaragaman bangsa Indonesia justru menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Untuk itulah, menurut Presiden, bangsa Indonesia harus menjaga apa yang sudah menjadi anugerah tersebut.

Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demokrasi tersebut, negara menjamin partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik dengan bebas namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang.
Meski demikian, melihat kondisi belakangan ini, muncul pula pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas. “Ya demokrasi kita sudah kebablasan,” ucap Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa praktik demokrasi politik yang dijalankan saat ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem seperti radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA. Ini harus kita ingatkan, kita hindari,” kata Presiden.

KORPRI

Banyaknya berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian dapat menjurus kepada perpecahan bangsa Indonesia. Di sisi lain, Presiden meyakini bahwa ujian ini akan menjadikan bangsa Indonesia semakin dewasa, matang, tahan uji, dan bukan malah melemahkan. Namun, perlu upaya ekstra untuk menangani hal tersebut agar tidak menjadi semakin buruk. Kuncinya ialah penegakan hukum yang tegas.

“Kalau tenaga dan pikiran kita habis, kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat. Kuncinya dalam demokrasi yang kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas tidak perlu ragu-ragu,” ucapnya.

Sementara itu, di tengah kelesuan ekonomi dunia, Indonesia membuktikan diri dapat bertahan dan justru mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Tahun 2016 lalu, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,02 persen.

“Ekonomi kita dapat dikatakan sangat baik. Pertumbuhan ekonomi kita 5,02 persen. Masuk dalam tiga besar yang terbaik,” tutur Presiden.

Komitmen pemerintah terkait dengan ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia juga akan terus diupayakan. Salah satu upaya tersebut ialah dengan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang menyangkut tiga hal besar, yaitu reforma agraria dan redistribusi aset, akses kepada permodalan, serta peningkatan SDM melalui sekolah kejuruan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Maka itu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi menyukseskan pembangunan nasional. Dengan mengusung visi besar Menuju Indonesia Emas 2045, dirinya meyakini bahwa saat itu Indonesia merupakan lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia di mana PDB Indonesia mencapai USD9,1 triliun dengan pendapatan per kapita USD29.300 dari 309 juta penduduk. “Dengan catatan pertumbuhan ekonomi dijaga di atas 5 persen,” Jokowi menambahkan.

Sebagai langkah awal, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru Nusantara akan terus digencarkan. Inilah modal yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan daya saingnya.

“Pembangunan bandara, jalan, trans Kalimantan, trans Papua, dan jalan tol dari Lampung menuju Aceh akan terus kita lakukan agar ekonomi kita makin baik dan rakyat makin sejahtera,” ucap Presiden.