Reformasi perpajakan sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Program Pengampunan Pajak yang saat ini sedang memasuki periode kedua, juga diikuti dengan pembangunan infrastruktur perpajakan dan program pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima delegasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD), 24 Oktober 2016 di Istana Negara, Jakarta. Delegasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria.

jkwoecdAngel didampingi oleh pejabat OECD antara lain Mr. Marcos Bonturi, Special Representative of OECD to the UN; Mr. Juan Yermo, Deputy Chief of Staff; Mr. Luiz de Mello, Deputy Director, Governance; Mr. Alexander Böhmer, Head of Jakarta Office and Head of SEA Division; dan Mrs. Litsa Vavakis, Advisor to the Secretary-General of OECD.

Angel, sebagaimana dikutip oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, “Indonesia sangat penting untuk melakukan reformasi perpajakan. Mereka tahu bahwa kita sedang melakukan tax amnesty. Itu bisa dikombinasikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di bidang perpajakan.”

OECD sendiri, dalam pertemuan tersebut merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk melakukan perbaikan sistem perpajakannya. “Mereka menyampaikan hal-hal seperti IT ( information and technology) dari perpajakan, persoalan perbaikan administrasi perpajakan, kemudian ada juga mengenai tax policy-nya itu sendiri,” ujar Angel seperti dikutip Menko Perekonomian Darmin Nasution.

“Presiden juga menyampaikan hal lain bahwa Indonesia juga sedang menyiapkan dan akan mendorong pendidikan dan pelatihan vokasional. Presiden Jokowi menyatakan itu merupakan program yang menjadi salah satu yang akan dikembangkan secara besar-besaran pada tahun depan,” ujar Darmin.

Darmin menambahkan, program kerja sama antara Indonesia dengan OECD sudah berjalan kurang lebih empat tahun sejak 2012. Kerja sama yang dilakukan terdapat di beberapa bidang, di antaranya reformasi perpajakan dan pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Darmin, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 akan berkisar di angka lima persen. “Untuk pertumbuhan ekonomi, bahwa pada kuartal I pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,978 persen, kuartal II, 5.18 persen. Pertumbuhan di kuartal III kita menduga 5.1-5,2 persen,” ujar Darmin.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.