Presiden menegaskan netralitasnya dalam Pilkada serentak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, usai diterima oleh Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2/2017).

“Prinsipnya Bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan itu menegaskan ulang tentang posisinya yang tetap netral dan objektif dalam Pilkada di mana saja sehingga tidak memihak calon manapun. Artinya tetap menjaga netralitas dan ini positif untuk proses demokrasi di Indonesia,” ucap Haedar kepada wartawan.

Persoalan status hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa dengan Ahok tak luput dari pembicaraan kali ini. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pandangan dari Mahkamah Agung mencari solusi dalam menyikapi perbedaan tafsir yang terjadi terkait hal tersebut.

“Ini kan banyak tafsir. Bahkan, Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari banyak tafsir itu. Beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA,” ujar Haedar.

Dengan adanya pandangan resmi dari Mahkamah Agung, pemerintah kemudian akan melaksanakan putusan tersebut sebagai jalan terbaik. Haedar berpendapat, apa yang ditempuh oleh Presiden merupakan langkah elegan. “Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif dan non-aktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA,” ucapnya.

pilkada serentak 2017 2

Di awal pertemuan, Haedar mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Kota Ambon pada 24 hingga 26 Februari 2017 mendatang. Presiden sendiri menyambut baik undangan yang diberikan tersebut. “Alhamdulillah, Insya Allah Bapak Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya,” Haedar menerangkan.

Rencananya, dalam sidang tanwir tersebut, Kepala Negara akan menyampaikan gagasan serta kebijakan strategis tentang ekonomi berkeadilan sosial yang menjadi komitmen pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemikiran tersebut menurut Haedar sesuai dengan tema yang akan diangkat dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah kali ini, yaitu “Kedaulatan dan Keadilan Sosial”.

“Ini merupakan gagasan yang sangat membumi, mungkin bisa disebut sebagai ‘Jokowinomics’,” ucapnya.