Tekad untuk  memprioritaskan pengembangan wilayah terluar, pulau terdepan dan kawasan perbatasan di Indonesia  ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengadakan rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 di  Kepulauan Natuna, Kamis 23 Juni 2016.

Dalam rapat terbatas di wilayah Natuna tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada menteri terkait melakukan percepatan pembangunan di Natuna. Natuna merupakan pulau terdepan dimana  pembangunan infrastruktur akan meningkatkan konektivitas  dan pembangunan ekonomi. Seperti industri perikanan, gas, dan pariwisata bahari perlu segera dilakukan. Presiden juga berpesan agar patroli dan penjagaan kawasan Natuna ditingkatkan.

“Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya,” tegas Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut.

Pada  rapat terbatas tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberikan informasi terkait 16 blok migas yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Natuna di mana 5 blok sudah menjalankan produksinya sementara 11 lainnya sedang dalam tahap eksplorasi. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menjelaskan rencana pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu di wilayah tersebut.
Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan A Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.