“Pemerintah akan terus membagikan sertifikat sebanyak-banyaknya. Tahun ini hanya satu juta, tahun depan target kita lima juta sertifikat kita bagikan, tahun depannya lagi tujuh juta sertifikat yang mau kita bagikan, tahun depannya lagi sembilan juta.

Hal di atas ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Barat, Rabu, 21 Desember 2016, saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Sebanyak 2.082 sertifikat diserahkan dalam acara yang digelar di Halaman Gedung Pramuka, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Ribuan masyarakat dari berbagai desa hadir secara langsung guna mendapatkan sertifikat hak atas tanah mereka.

Dalam pengarahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberikan legalitas atas tanah yang dimiliki masyarakat di seluruh tanah air. “Kita ingin semua yang memiliki lahan, memiliki tanah itu punya pegangan hak hukumnya yaitu sertifikat,” ujar Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, pemerintah telah menargetkan setiap tahun akan terus meningkatkan kuantitas penyerahan sertifikat hak atas tanah.

sertipikat kalbar (2)

Tak lupa Presiden Joko Widodo juga berpesan agar sertifikat tersebut disimpan dengan baik dan diingat secara jelas mengenai luas tanah yang tertuang pada sertifikat yang dimiliki.

“Jadi setelah mendapatkan sertifikat ini tolong dipelihara. Yang kedua, di ingat-ingat betul sertifikat itu yang dimiliki Bapak dan Ibu meter perseginya berapa? Harus hafal semuanya,” ucap Presiden Joko Widodo.

sertipikat kalbar (3)
Usai agenda tersebut, Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Bandara Udara Internasional Supadio, Provinsi Kalimantan Barat. Sekira pukul 16.50 WIB, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa rombongan Presiden Joko Widodo lepas landas menuju Jakarta.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.