Program ini juga bukan pemutihan aksi pencucian uang. Tetapi upaya mengajak seluruh masyarakat terutama kalangan dunia usaha kembali menyimpan uang di Indonesia untuk menggerakkan pembangunan.

Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak yang  telah disahkan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan pengampunan bagi  koruptor. Penegasan itu diucapkan Presiden saat mencanangkan program pengampunan pajak di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Jumat 1 Juli 2016.

UU Pengampunan Pajak  merupakan terobosan penyelesaian persoalan perpajakan yang  sudah menahun.

“Tujuannya jelas, pemerintah ingin Tax Amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan bersama, rakyat kita, dan bukan untuk kepentingan perusahaan atau orang per orang,” tegas Presiden.  Menurutnya,  Tax Amnesty bukan  pengampunan koruptor atau pemutihan aksi pencucian uang. Tetapi menyasar  pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara tax haven.

Tujuannya, mengajak masyarakat, terutama  dunia usaha, membawa kembali  dana yang disimpan di luar negeri kembali ke Indonesia untuk menggerakkan roda pembangunan.

“Kita semuanya hidup di negara kita Indonesia, mencari makan, mencari rizki semua di bumi Indonesia. Sehingga saya mengajak agar dana-dana yang Bapak/Ibu simpan di luar, dengan adanya payung hukum UU Tax amnesty ini, bisa berbondong dibawa kembali ke negara yg kita cintai untuk pembangunan negara kita,” ajak Presiden.

Segera sesudah UU Pengampunan Pajak diberlakukan, pemerintah menindaklanjutinya dengan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Pajak Penghasilan (PPh). Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam hal perpajakan.

Presiden Joko Widodo juga berencana untuk mengundang mereka yang mempunyai simpanan di luar negeri dan berbicara soal UU Pengampunan Pajak  agar mereka memanfaatkan momentum ini.

“Saya sudah mengantungi nama-nama. Pak Menkeu juga pegang. Yang pegang hanya 3 orang: saya, Menkeu, dan Dirjen Pajak. Nanti tinggal saya undang satu persatu. Namanya jelas, menyimpan di mana juga jelas. Peluang itu yang ingin kita tangkap, ingin kita manfaatkan. UU ini berikan payung hukum yang jelas sehingga Bapak/Ibu tidak usah ragu, tidak usah takut,” terang Presiden.

Menurut Presiden, dana yang masuk dari program ini akan dipakai untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam lima tahun, menurut kalkulasi, dibutuhkan  setidaknya  Rp 4.900 triliun untuk mendanai proyek pembangunan pemerintah.

“Kita memerlukan sekali dana itu. Mungkin Bapak/Ibu sudah bosan saya sampaikan mengenai infrastruktur. Tapi itulah fokus dan prioritas yang baru kita kerjakan. Jalan tol, baik yang di Jawa atau di luar Jawa, yang di banyak tempat berhenti 8 sampai 9 tahun sudah dimulai lagi,” ucap Presiden.

Presiden juga berpesan kepada Direktorat Pajak untuk terus melakukan perbaikan dan mereformasi diri dan menjadi ujung tombak  penerimaan negara.