Selain mencanangkan elektrifikasi hingga pedalaman Papua, Presiden juga menginginkan kebijakan satu harga BBM agar ekonomi bergerak dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Presiden Joko Widodo meminta agar proyek pembangunan infrastruktur listrik di Provinsi Papua dipercepat. Sampai saat ini, rasio elektrifikasi di Papua baru mencapai 47 persen, artinya masih terdapat 53 persen penduduknya belum menikmati listrik. Hal ini ditegaskan Presiden saat meresmikan sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat, Senin, 17 Oktober 2016.

Sebelumnya, Presiden sempat berbicara dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang berjanji semua kecamatan di Papua dan Papua Barat akan terang benderang pada tahun 2020. “Saya sampaikan, saya tidak mau selesainya di 2020. Saya minta di 2019. Masa lama sekali? Disampaikan ke saya, Pak medannya di Papua ini berat. Ya saya tahu, saya kan sudah ke Wamena, Nduga, juga besok saya ke Yahukimo,” ujar Presiden.

Diakui Presiden, membangun infrastruktur di Tanah Papua berbeda dengan di wilayah lain di Indonesia. Papua dan Papua Barat memiliki medan yang sangat sulit. “Inilah tantangan program proyek yang ada di Papua dan Papua Barat, medannya berat. Saya tahu tapi jangan diundur-undur. Saya minta semuanya dimajukan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meresmikan sekaligus enam proyek pembangunan pembangkit listrik di Papua. Keenamnya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1,25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Mega Volt Ampere, dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Satu Harga BBM

Presiden juga menjelaskan, kehadirannya di Papua untuk meresmikan satu harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan, mengingat selama ini terjadi ketidakadilan harga. “Di Jawa hanya Rp 7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp 100.000 per liter. Di Wamena Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per liter. Saya tidak bisa seperti itu. Kalau di (wilayah) barat dan tengah (Rp 7.000), ya di sini harusnya sama harganya,” ujar Presiden.

Untuk menyamakan harga BBM di Papua dan Papua Barat dengan wilayah lainnya di Indonesia tidaklah mudah. “Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harga Rp 7.000 per liter maka ruginya banyak,” kata Presiden.

Presiden meminta kepada Dirut Pertamina untuk mencari solusi agar segera diwujudkan harga yang sama untuk BBM di seluruh wilayah tanah air. Presiden menggambarkan bahwa masalah satu harga, bukanlah masalah untung rugi, tapi dengan adamya kesamaan harga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Harganya harus sama dan diharapkan akan ada pergerakan ekonomi di sini (Papua). (Pasokan) listrik berlebih, harga BBM sama maka akan terjadi pergerakan ekonomi,” kata Presiden.

Pembangunan di Indonesia Harus Merata

Ditemui usai peresmian, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa walau di daerah tersebut medannya berat, namun menurut pemantauannya pembangunan proyek tersebut masih dapat dikatakan lancar sehingga diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2019 nanti.

“Kita harapkan tadi, seperti yang saya sampaikan, 2019 akan tambah kurang lebih 240 Mega Watt sehingga nantinya elektrifikasi di atas 90%, artinya semua kecamatan sudah teraliri oleh listrik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua, tapi juga di seluruh wilayah tanah air. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan untuk menggerakkan roda perekonomian wilayah setempat.

“Saya kira tidak hanya Papua di wilayah Timur (Indonesia), kita ingin memberikan perhatian wilayah Timur, Tengah, dan Barat, pada posisi kira-kira sama baik di infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan nanti di sisi pertumbuhan industri. Saya kira arahnya ke sana,” terang Presiden Joko Widodo.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.