Memimpin rapat terbatas soal pertanian, Presiden Joko Widodo menginstruksikan mengubah fokus anggaran pertanian, membangun embung dan sistem irigasi, meningkatkan penggunaan alat mesin, dan menyaluran KUR untuk petani.

Terwujudnya swasembada pangan adalah harapan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapainya, salah satunya dengan mengubah fokus anggaran Kementerian Pertanian untuk belanja sarana dan prasarana, hingga kisaran 60 persen anggarannya sejak 2015. Bahkan dalam RAPBN 2017 senilai Rp 16,6 triliun, belanja sarana prasarana pertanian mencapai porsi 70 persen. Hal tersebut disampaikannya presiden saat memimpin rapat terbatas peningkatan produksi pertanian di Kantor Presiden, Selasa, 6 Desember 2016.

Presiden Joko Widodo menyebut, saat ini Indonesia memiliki lahan pertanian dengan luas 36,8 juta hektar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan maksimal. Salah satu contohnya adalah luas lahan persawahan 8,1 juta hektar, “Baru 4,1 juta hektar yang dialiri irigasi. Itupun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan normalisasi,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan masih terdapat 4 juta hektar lahan persawahan yang belum terairi oleh irigasi. “Masih terdapat 5,2 juta hektar huma atau ladang dan 12,01 juta hektar tegal atau kebun seluas yang perlu dibuatkan kantong air, embung agar bisa menanam dua kali dalam setahun,” ujar Presiden.

ubah fokus
Selain itu, masih terdapat sejumlah lahan tidur seluas 11,7 juta hektar yang juga diminta Presiden dimanfaatkan. “Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengembangkan sumber-sumber air, seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran irigasi primer dan sekunder, serta membangun embung-embung. Dengan cara itu, kita akan bisa mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada serta dapat meningkatkan produksi pertanian agar swasembada pangan dapat tercapai,” imbuhnya.

Presiden juga mengingatkan, seiring dengan upaya peningkatan produksi pertanian tersebut, kebutuhan para petani dengan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga akan semakin meningkat sejalan dengan optimalisasi dan pembukaan lahan-lahan pertanian tersebut.

“Saya minta dilakukan pengembangan alat mesin pertanian serta meningkatkan akses permodalan bagi petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat,” ujar Presiden.

Terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri, Presiden Joko Widodo yang mendapatkan informasi sampai dengan 31 Juli 2016, penyaluran untuk sektor pertanian dan kehutanan baru mencapai angka 15 persen. Sedangkan sebanyak 68,36 persen telah tersalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran. Oleh karenanya, ke depannya presiden meminta peningkatan penyaluran KUR bagi sektor pertanian tersebut. “Dan tahun 2017 target alokasi KUR dipertahankan pada angka Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun,” ucap presiden.

Menutup arahannya, presiden minta dibuatkan skema khusus untuk alokasi Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian yang didasarkan pada karakteristik komoditas yang menjadi prioritas. “Karena saya lihat skema yang ada sekarang ini masih bersifat umum. Satu lagi, yang tidak kalah pentingnya, saya ingin agar koperasi-koperasi di desa-desa kembali digiatkan dan difokuskan untuk menyalurkan KUR bagi sektor pertanian,” ujarnya.