Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika memberikan arahan pembuka rapat terbatas  tentang Urusan Pemerintahan Umum. Ratas ini dilaksanakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 30/5/2016.


 Presiden menyatakan unsur-unsur daerah, terutama yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) harus  bekerja  sinergis, pro aktif, dan  mengambil inisiatif untuk  menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah. “Pemerintah Daerah harus lebih antisipatif. Jangan reaktif, seperti pemadam kebakaran,” ujar Presiden.

Cara  atau pola lama dalam pengaturan maupun pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum harus ditinggalkan. ” Jangan lagi Jakarta sentris tapi harus Indonesia sentris. Kita tidak ingin semua diatur dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak semuanya dilempar ke Jakarta,” kata Presiden.

Pada  era demokratis dan keterbukaan seperti sekarang ini, setiap permasalahan  harus diselesaikan dengan pendekatan baru, dengan cara-cara dialogis. Presiden percaya,  dialog yang dilakukan secara terbuka dan transparan akan bisa mencegah konflik sosial sekaligus memekarkan demokrasi yang substantif di daerah.
Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga diperlukan alat pengikat persatuan dalam semangat demokrasi dan  kebhinnekaan. Presiden sebagai kepala Pemerintahan telah diberikan kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.

“Saya minta beberapa hal itu betul-betul diperhatikan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah,” tegas  tegas  Presiden mengakhiri arahan pembuka.