Penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia Indonesia yang setara dengan warga Indonesia lainnya. Presiden Jokowi melalui Revolusi Mental berjuang untuk mewujudkan kesetaraan itu.

Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy MIzwar, menghadiri acara Olimpiade Seni dan Desain bagi Penyandang Disabilitas 2016 di Universitas Widyatama Bandung. Acara yang dibuka pada 8 Mei 2016 ini merupakan suatu langkah maju dalam memberi ruang bagi penyandang disabilitas yang didukung pemerintah. Acara seperti itu juga merupakan wujud implementasi Revolusi Mental dalam mengubah cara pandang atau persepsi terhadap penyandang disabilitas.

Presiden Jokowi dalam berbagai programnya memiliki niat dan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan warga Indonesia lainnya. Artinya jika dalam Nawacita ditegaskan bahwa Presiden bertekad meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat Indonesia maka itu berarti Presiden berniat juga meningkatkan produktivitas dan daya saing para penyandang disabilitas Indonesia.

Dalam wacana baru pemikiran tentang demokrasi, salah satu poin penting adalah bahwa demokrasi harus memberi tempat pada keberadaan kelompok marginal di masyarakat agar bisa mengartikulasikan eksistensi mereka. Termasuk dalam kelompok yang disebut marginal antara lain penyandang disabilitas. Kelompok penyandang disabilitas telah lama menjadi kelompok terpinggirkan karena kondisi mereka kemudian memunculkan persepsi yang cenderung negatif bahwa mereka adalah mahkluk tidak sempurna.

Mereka kerap tidak dianggap sederajat, dan karenanya tidak memiliki hak yang sama. Inilah mentalitas yang harus diubah melalui gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. Dari sudut pandang sosial, Menteri Khofifah menegaskan pentingnya membangun komitmen dan meningkatkan koneksitas antara negeri dan swasta dalam menangani persoalan disabilitas. Artinya, untuk menangani persoalan disabilitas diperlukan keterpaduan antara semua stake holder masyarakat karena ini merupakan tanggungjawab kemanusiaan bersama.

Pekerjaan besar terkait penyandang disabilitas yang dihadapi bangsa Indonesia dalam implementasi Revolusi Mental adalah mengubah persepsi yang salah terhadap disabilitas. Peran pemerintah dalam mengubah persepsi antara lain bisa dilakukan dengan menyediakan aksesibilitas untuk berbagai kepentingan mendasar. Presiden Jokowi di saat menjadi walikota Solo telah memiliki banyak pengalaman berharga terkait persoalan penyandang disabilitas di negara ini. Dengan modal itu berbagai peningkatan terus dilakukan melalui berbagai program seperti Oliampiade Seni dan Desain Penyandang Disabilitas.

Revolusi Mental harus dimulai dari perubahan persepsi. Pada sisi penyandang disabilitas, Revolusi Mental berarti kesempatan untuk menjadi berdikari, berdaulat dan berkepribadian. Itu semua adalah cita-cita yang diinginkan sepanjang hidup mereka. Adanya ruang untuk berekspresi dan tersedianya sarana aksesibilitas di berbagai ruang kehidupan akan sangat berperan besar bagi disabilitas karena itulah fondasi untuk mewujudkan implementasi Revolusi Mental bagi para penyandang disabilitas.